Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Puan: Jangan Jadi Kemunduran

Kompas.com - 12/11/2019, 14:23 WIB
Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani ikut berkomentar terkait usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan evaluasi penyelenggaraan pilkada langsung.

Puan mengaku sepakat untuk mengevaluasi penyelenggaraan pilkada langsung.

Namun, ia tidak ingin evaluasi tersebut membuat sistem pilkada mengalami kemunduran. 

"Ya memang ada perlu banyak evaluasi, tetapi jangan sampai juga ini kembali membuat kita balik ke belakang lagi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Saat Gibran Gigih Maju Pilkada, Relawan Blusukan hingga Ditanggapi Santai Calon Walkot Solo

Puan mengatakan, semua pihak yang memutuskan penyelenggaraan pilkada langsung tentu memiliki pertimbangan positif dan negatif.

Untuk itu, menurut dia, perlu pembahasan lebih lanjut di Komisi II terkait sistem pilkada.

"Ya kita lihat lagi nanti di Komisi II seperti apa kondisinya," ujar dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan relevansi pilkada langsung.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan pilkada oleh wartawan setelah mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito seperti dikutip dari Tribunnews.

Baca juga: Wacana ASN Tak Perlu Mundur Ikut Pilkada, Sekda Muhamad Siap Ikuti Aturan

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langung.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi Akibat Pandemi

Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi Akibat Pandemi

Nasional
Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Nasional
New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Nasional
Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Nasional
Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Nasional
Presiden Jokowi Cek Kesiapan 'New Normal' di Masjid Istana

Presiden Jokowi Cek Kesiapan "New Normal" di Masjid Istana

Nasional
YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X