Tito Sebut Pilkada Langsung Banyak Mudarat, Bawaslu Klaim Sudah Bekerja Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar mengaku, pihaknya telah melakukan fungsi dan tugas sebagai pengawas pemilu maupun pilkada.

Termasuk, dalam kerjanya, Bawaslu mengawasi dan menindaklanjuti praktik politik uang yang mungkin terjadi.

Pernyataan ini menanggapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang ingin melakukan evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung karena dinilai banyak mudaratnya.

"Penindakan politik uang itu sudah terjadi, dan peran Bawaslu dalam melalukan fungsi penindakan sudah dilakukan dengan berbagai inovasi penindakan pelanggaran," kata Fritz usai sebuah diskusi di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Pertanyakan Perekaman Data E-KTP di Papua yang Belum Rampung

Fritz mencontohkan, selama proses pemilu 2019, pihaknya menindaklanjuti sejumlah dugaan pelanggaran pemilu.

Hasilnya, 380 diputuskan sebagai pidana pemilu dan 45 lainnya diputuskan sebagai tindakan politik uang.

Ia menyebut, tujuan dibentuknya Bawaslu adalah memang untuk mencegah dan menindaklanjuti terjadinya politik uang dan dugaan pelanggaran lainnya.

Baca juga: KPU Hendak Larang Koruptor Ikut Pilkada, Bawaslu: Tak Boleh Jadi KPK Sekaligus DPR

Saat ditanya kemungkinan penyelenggaraan pilkada tidak langsung, Fritz tidak menjawab tegas.

Ia hanya mengatakan bahwa bagaimanapun mekanisme penyelenggaraannya, pilkada akan tetap berada di bawah pengawasn Bawaslu.

"Apapun pilihannya, kan kami sebagai pelaksana undang-undang melakukan apa yang diwajibkan kepada kami," katanya.