Dua Lembar Surat di Tangan Rizieq Shihab yang Menuai Tanda Tanya...

Kompas.com - 13/11/2019, 08:08 WIB
Pimpinan FPI Rizieq Shihab. Akhdi martin pratamaPimpinan FPI Rizieq Shihab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua lembar surat yang diklaim Pemimpin FPI Rizieq Shihab sebagai bukti atas pencekalan atas dirinya pulang ke Indonesia dibantah oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie menegaskan bahwa pihaknya belum pernah sekali pun mengeluarkan pencegahan atau penangkalan kepada Rizieq agar ia tidak dapat pulang ke Tanah Air.

"Direktorat Jenderal Imigrasi belum pernah menerbitkan surat untuk menolak atau menangkal Habib Rizieq masuk ke Indonesia sampai saat ini," ujar Ronny dalam konferensi pers, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Imigrasi: Kami Tak Bisa Minta Arab Saudi Cekal Rizieq Shihab


Pihaknya tidak bisa meminta Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pencekalan terhadap Rizieq. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Tidak bisa (memohon pencegahan/penangkalan kepada negara lain). Karena sesuai Pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2011, pemerintah justru harus melindungi warga negaranya. Jadi tidak boleh Indonesia menolak masuk warga negaranya (untuk) kembali ke Indonesia," ujar Ronny.

Hal itu merupakan bagian dari perlindungan hak asasi kepada WNI.

Ronny juga menekankan, Rizieq saat ini masih dalam kategori WNI yang dilindungi negara. Pasalnya, paspor yang dibuat tanggal 25 Februari 2016 di Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat milik Rizieq masih berlaku hingga 2021.

"Masih berlaku sampai 25 Februari 2021 yang akan datang. Hingga kini (paspor yang dipegang Rizieq) masih berlaku," ungkap Ronny.

Baca juga: Dahnil: Prabowo Akan Diskusi dengan Jokowi soal Rizieq Shihab

Persoalan aktivitas dan domisili Rizieq di negara lain, lanjut Ronny, merupakan wewenang negara di mana ia tinggal.

Dalam konteks Rizieq, apabila saat ini ia masih bertahan di Arab Saudi, maka hal tersebut adalah wewenang pemerintah setempat, bukan wewenang Pemerintah Indonesia.

Surat cekal palsu?

Adapun catatan keimigrasian menyebutkan, Rizieq keluar dari Indonesia sejak 27 April 2017. Artinya, sudah lebih kurang dua tahun Rizieq meninggalkan Indonesia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas, DPR Diingatkan Perhatikan Kritikan Publik

RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas, DPR Diingatkan Perhatikan Kritikan Publik

Nasional
Pekan Depan, Jokowi Akan Menginap di Lokasi Ibu Kota Baru

Pekan Depan, Jokowi Akan Menginap di Lokasi Ibu Kota Baru

Nasional
Cerita La Sali, Orang Tua Randi yang Mencari Keadilan ke Jokowi

Cerita La Sali, Orang Tua Randi yang Mencari Keadilan ke Jokowi

Nasional
Komnas HAM: Ada kasus pelanggaran HAM berat, Konflik Agraria dan Intoleransi

Komnas HAM: Ada kasus pelanggaran HAM berat, Konflik Agraria dan Intoleransi

Nasional
Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Nasional
Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Nasional
Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Nasional
Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Nasional
Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Nasional
Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X