Dua Lembar Surat di Tangan Rizieq Shihab yang Menuai Tanda Tanya...

Kompas.com - 13/11/2019, 08:08 WIB
Pimpinan FPI Rizieq Shihab. Akhdi martin pratamaPimpinan FPI Rizieq Shihab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua lembar surat yang diklaim Pemimpin FPI Rizieq Shihab sebagai bukti atas pencekalan atas dirinya pulang ke Indonesia dibantah oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie menegaskan bahwa pihaknya belum pernah sekali pun mengeluarkan pencegahan atau penangkalan kepada Rizieq agar ia tidak dapat pulang ke Tanah Air.

"Direktorat Jenderal Imigrasi belum pernah menerbitkan surat untuk menolak atau menangkal Habib Rizieq masuk ke Indonesia sampai saat ini," ujar Ronny dalam konferensi pers, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Imigrasi: Kami Tak Bisa Minta Arab Saudi Cekal Rizieq Shihab

Pihaknya tidak bisa meminta Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pencekalan terhadap Rizieq. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Tidak bisa (memohon pencegahan/penangkalan kepada negara lain). Karena sesuai Pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2011, pemerintah justru harus melindungi warga negaranya. Jadi tidak boleh Indonesia menolak masuk warga negaranya (untuk) kembali ke Indonesia," ujar Ronny.

Hal itu merupakan bagian dari perlindungan hak asasi kepada WNI.

Ronny juga menekankan, Rizieq saat ini masih dalam kategori WNI yang dilindungi negara. Pasalnya, paspor yang dibuat tanggal 25 Februari 2016 di Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat milik Rizieq masih berlaku hingga 2021.

"Masih berlaku sampai 25 Februari 2021 yang akan datang. Hingga kini (paspor yang dipegang Rizieq) masih berlaku," ungkap Ronny.

Baca juga: Dahnil: Prabowo Akan Diskusi dengan Jokowi soal Rizieq Shihab

Persoalan aktivitas dan domisili Rizieq di negara lain, lanjut Ronny, merupakan wewenang negara di mana ia tinggal.

Dalam konteks Rizieq, apabila saat ini ia masih bertahan di Arab Saudi, maka hal tersebut adalah wewenang pemerintah setempat, bukan wewenang Pemerintah Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Nasional
UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

Nasional
Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Nasional
Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Nasional
AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

Nasional
Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Nasional
Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Siap Antisipasi Gangguan Kamtibmas Imbas KLB Partai Demokrat

Polri Siap Antisipasi Gangguan Kamtibmas Imbas KLB Partai Demokrat

Nasional
Pengamat Duga Moeldoko Hanya Tumbal, Ada Agenda Politik Tersembunyi lewat Pembajakan Demokrat

Pengamat Duga Moeldoko Hanya Tumbal, Ada Agenda Politik Tersembunyi lewat Pembajakan Demokrat

Nasional
Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Nasional
Ngabalin: Sikap Moeldoko soal Demokrat Keputusan Pribadi, Jangan Dikaitkan dengan Presiden

Ngabalin: Sikap Moeldoko soal Demokrat Keputusan Pribadi, Jangan Dikaitkan dengan Presiden

Nasional
Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X