Dorong Penuntasan Kasus HAM, Komisi III akan Gelar Rapat Gabungan

Kompas.com - 08/11/2019, 11:02 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, komisinya memiliki komitmen untuk membantu penuntasan 12 kasus HAM berat, agar tidak terjadi impunitas.

Taufik mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat gabungan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM), Kementerian Hukum dan HAM dan Jaksa Agung untuk memberikan solusi penuntasan kasus-kasus tersebut.

"Nah, di komisi III kita sudah agendakan agar ada rapat gabungan antara Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan Kemenkumham, salah satunya adalah kita cari jalan keluarnya (kasus HAM berat), tanggal 21(November rapat gabungan)," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Paham Mekanisme Penuntasan Kasus HAM Berat

Taufik mengatakan, ia memahami kesulitan kejaksaan untuk meningkatkan penyidikan terhadap 12 kasus HAM tersebut, karena sistem pembuktian kasus masih konvensional.

Oleh karena itu, kata dia, rapat gabungan tersebut akan mencari jalan alternatif lain.

"Memang harus dicari jalan kalau memang bukti-bukti yang sulit, kita cari alternatif lain. tetapi kalau buktinya cukup bisa dan yakin, kita bawa ke pengadilan itu akan jauh lebih baik," ujar Taufik.

"Tetapi itu tadi jangan sampai kita hanya sekedar ingin pengadilan berjalan, padahal faktanya lemah. Ya itu yang harus kita pikirkan termasuk juga diskusi dengan para korban," lanjut dia.

Taufik mengatakan, Fraksi Nasdem mendorong pembuatan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi (RUU KKR) yang dinilai mampu menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Baca juga: Di Komisi III, Jaksa Agung Sebut Berkas Penyelidikan Kasus HAM Berat Belum Lengkap

"Saya usulkan kita mempercepat RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKN), ini kan ada suatu proses yang memang bukan yudisial tetapi dia berdasarkan praktik-praktik terbaik di berbagai negara, mampu menyelesaikan keadilan internasional, masa transisi keadilan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu," ujar dia.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, pihaknya mendorong agar RUU KKR masuk ke dalam Program legislasi Nasional (Prolegnas).

"Nasdem mendorong percepatan terhadap RUU KKR masuk Prolegnas dan bisa dilakukan pembahasan dengan komisi III," pungkasnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi II DPR Akan Bentuk Panja ASN Guna Awasi Seleksi CPNS

Komisi II DPR Akan Bentuk Panja ASN Guna Awasi Seleksi CPNS

Nasional
Hampir Seminggu Sejak Peristiwa Bom Bunuh Diri di Medan, Ini Fakta Barunya Menurut Polisi

Hampir Seminggu Sejak Peristiwa Bom Bunuh Diri di Medan, Ini Fakta Barunya Menurut Polisi

Nasional
Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Nasional
BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

Nasional
Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Nasional
Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk 'Destructive Fishing'

Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk "Destructive Fishing"

Nasional
Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X