Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/11/2019, 20:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin tak memahami mekanisme penuntasan kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III, Jaksa Agung menyebut bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kejaksaan Agung tidak dapat melakukan penyidikan.

"Pernyataan ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung belum memahami dengan baik mengenai aturan hukum di UU Nomor 26 Tahun 2000 terkait hal-hal yang menjadi kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik dan kewenangan Jaksa Agung sebagai penyidik dalam proses hukum kasus-kasus Pelanggaran HAM yang berat," ujar Anam kepada Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Menurut Anam, alasan tidak lengkapnya syarat formil dan materil berkas penyelidikan Komnas HAM tidak dapat menjadi hambatan penuntasan kasus.

Baca juga: Kritik Jaksa Agung, Komnas HAM Nilai Jokowi Tak Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Anam mengatakan, sebagai penyidik, Jaksa Agung dapat berbuat banyak dalam menyempurnakan berkas perkara.

Bahkan, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk menahan terduga pelaku.

Namun, kata Anam, hingga saat ini Jaksa Agung belum pernah melakukan tugas dan kewenangannya untuk menyempurnakan berkas perkara tersebut yang telah selesai dalam tahap penyelidikan.

"Kondisi ini seperti lagu lama diputar berulang kali, hanya menggganti penyanyinya saja," kata Anam.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan karena syarat formil dan materil berkas penyelidikan kasus pelanggaran berat HAM oleh Komnas HAM belum lengkap.

Hal ini membuat pihak Kejaksaan Agung tidak dapat melanjutkan tahap penyidikan dan penuntutan.

Namun, Burhanuddin tidak menyebutkan secara spesifik syarat formil dan materil apa saja yang belum dilengkapi oleh Komnas HAM.

"Sebanyak 12 perkara hasil penyelidikan Komnas HAM telah dipelajari dan diteliti, hasilnya baik persyaratan formil, materiil, belum memenuhi secara lengkap," ujar Burhanuddin dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dari 12 perkara, 8 kasus terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kedelapan kasus tersebut yakni peristiwa 1965, peristiwa penembakan misterius (petrus), peristiwa Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II tahun 1998, peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa.

Baca juga: Komnas HAM Usul Jaksa Agung Bentuk Penyidik Independen untuk Pelanggaran HAM Masa Lalu

Peristiwa Talangsari, peristiwa Simpang KKA, peristiwa Rumah Gedong tahun 1989, peristiwa dukun santet, ninja, dan orang gila di Banyuwangi tahun 1998.

Sementara itu, empat kasus lainnya yang terjadi sebelum terbitnya UU Pengadilan HAM, yakni peristiwa Wasior, Wamena dan Paniai di Papua, serta peristiwa Jambo Keupok di Aceh.

Tiga kasus lain yang sudah selesai yakni kasus Timor Timur tahun 1999, kasus Tanjung Priok 1984, dan peristiwa Abepura 2000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Memudarnya Upaya Konsolidasi Demokrasi dan Semangat Antikorupsi

Memudarnya Upaya Konsolidasi Demokrasi dan Semangat Antikorupsi

Nasional
IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

Nasional
KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Nasional
KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

Nasional
Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Nasional
IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

Nasional
Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Nasional
UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi  6.730.964

UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi 6.730.964

Nasional
Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Nasional
Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Nasional
Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Nasional
Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Nasional
Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.