KPU Hendak Larang Koruptor Ikut Pilkada, Bawaslu: Tak Boleh Jadi KPK Sekaligus DPR

Kompas.com - 07/11/2019, 14:52 WIB
Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKomisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) memberikan tanggapan atas rencana Komisi Pemilihan Umum ( KPU) melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pilkada 2020.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, tidak pas jika larangan itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

"Nanti KPU bisa merangkap (seolah-olah) jadi KPK dan juga DPR. Kan enggak boleh KPU merangkap jadi DPR dan KPK," ujar Bagja ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Hendak Larang Eks Koruptor Maju di Pilkada, KPU Klaim Tak Langgar HAM

Dia mengingatkan, tugas KPU hanya menyelenggarakan pemilu.

"Bukan kemudian membuat aturan baru di luar undang-undang," lanjut Bagja.

Namun, menurut dia, Bawaslu setuju dengan usulan larangan itu. Hanya saja, Bawaslu lebih menyarankan larangan eks koruptor ikut pilkada diatur dalam undang-undang.

Bawaslu mendukung jika ada revisi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat larangan tersebut.

Baca juga: Ajukan Uji Materi ke MK, ICW-Perludem Usul Jeda 10 Tahun bagi Eks Napi Korupsi Maju Pilkada

Sebab, jika larangan eks koruptor ikut pilkada dimasukkan dalam PKPU, Bagja menilai akan menyalahi aturan.

"Kalau KPU melakukan itu (di PKPU), maka KPU melanggar konsep peraturan perundangan dan konsep supremasi hukum. KPU nabrak sana sini, tidak berdasarkan tatanan," tegas Bagja.

"Jadi tempatkan sesuatu sesuai tempatnya. KPU tidak adil jika menempatkan aturan itu di PKPU. Kalau mau adil tempatkan di UU dan serahkan kepada pembuat undang-undang (DPR)," lanjut Bagja.

Baca juga: Kata Tito Karnavian soal Rencana Eks koruptor Dilarang Ikut Pilkada...

Alasan lain, kata Bagja, jika aturan dituangkan dalam PKPU, akan rawan digugurkan saat diuji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X