KPU: Kalau Pezina Saja Tak Boleh Maju Pilkada, Bagaimana Mungkin Eks Koruptor Dibolehkan?

Kompas.com - 05/11/2019, 16:32 WIB
Ilustrasi Koruptor KompasIlustrasi Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikukuh melarang mantan narapidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seorang pezina, pemabuk, dan pejudi saja tidak diperbolehkan "nyalon", apalagi seorang mantan napi korupsi yang daya rusak sosialnya tinggi.

"Saya tidak mengecilkan pelanggaran asusila tidak, tetapi bisa dibayangkan kalau kemudian orang yang berjudi saja terbukti bahwa dia berjudi, melanggar hukum saja tidak boleh menjadi calon, bagaimana dengan mantan korupsi. Logikanya di mana?" kata Wahyu di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: PKB Pertanyakan Rencana KPU Larang Pemabuk, Pejudi, dan Pezina Nyalon dalam Pilkada

Larangan seorang pezina, pemabuk, hingga pejudi maju sebagai calon kepala daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Berdasarkan Pasal 7 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota adalah yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Adapun perbuatan tercela yang dimaksud yakni judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, berzina, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya.

Sementara itu, larangan eks koruptor "nyalon" diatur KPU dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Baca juga: ICW-Perludem Uji Materi UU Pilkada soal Masa Jeda Eks Koruptor Nyalon Setelah Bebas dari Penjara

Aturan tersebut hingga saat ini tidak diatur dalam UU Pilkada.

Meski begitu, KPU tetap bersikukuh mencantumkan aturan yang melarang eks koruptor maju di Pilkada 2020.

"Berdasarkan putusan rapat pleno KPU, KPU tetap akan mencantumkan dalam norma PKPU bahwa calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah itu harus memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah bukan mantan narapidana korupsi," ujar Wahyu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 18 Mei: Tambah 79.748, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.632.435

UPDATE 18 Mei: Tambah 79.748, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.632.435

Nasional
UPDATE 18 Mei: Ada 87.514 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Mei: Ada 87.514 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 Mei: 9.247.600 Juta Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 Mei: 9.247.600 Juta Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Menlu Retno Dorong Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Menlu Retno Dorong Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Cerita Istri Edhy Prabowo soal Belanja Barang Mewah di Amerika

Cerita Istri Edhy Prabowo soal Belanja Barang Mewah di Amerika

Nasional
UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

Nasional
Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong-royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong-royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Nasional
DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Nasional
Mobilitas ke Pusat Perbelanjaan Jelang Lebaran Meningkat hingga 111 Persen

Mobilitas ke Pusat Perbelanjaan Jelang Lebaran Meningkat hingga 111 Persen

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X