Kompas.com - 12/10/2019, 20:44 WIB
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin di kediaman SBY, Kamis (9/8/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinSekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin di kediaman SBY, Kamis (9/8/2018).

Ia pun mengakui turut membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinetnya di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Namun belum ada titik temu antara kedua pihak.

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.

Baca juga: Pengamat: Gerindra Lebih Berpeluang Masuk Koalisi Dibanding Demokrat

Jokowi bertemu Prabowo

Kemudian, Jum'at (11/10/2019), Jokowi Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo. Pertemuan tertutup itu berlangsung selama sekitar 45 menit.

Jokowi mengatakan, salah satu topik yang dibahas bersama Prabowo adalah kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Meski demikian, Presiden mengakui, pembahasan Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah belum rampung.

"Tapi untuk urusan yang satu ini belum final," ujar Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menyebabkan pembahasan tersebut belum rampung.

Prabowo sendiri yang turut hadir ketika Presiden Jokowi memberikan keterangan pers menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.

Baca juga: Wacana Masuk Kabinet Jokowi, Gerindra Akui Ada Pro-Kontra di Akar Rumput

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

Nasional
316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

Nasional
KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

Nasional
Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X