Pengamat: Faktor Megawati, Kemungkinan Demokrat Masuk Kabinet Kecil

Kompas.com - 12/10/2019, 16:02 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, peluang Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pemerintah tergantung komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sebab, kata dia, meskipun Jokowi menjabat sebagai presiden, ia juga menjadi petugas partai di PDI-P.

"Karena betapapun Pak Jokowi itu adalah petugas partai dalam kacamata PDI-P. Jadi Pak Jokowi mesti komunikasi dengan Ibu Megawati untuk membuka pintu bagi parpol pada kontestasi itu berseberangan, termasuk dengan Gerindra, Demokrat," kata Ubedilah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).

Baca juga: Belum Ada Keputusan Gerindra, Kedatangan Prabowo Disebut untuk Penuhi Undangan

Ubedilah mengatakan, pengaruh Megawati terhadap Jokowi menjadi kuat karena Jokowi hanya kader partai.

Di lain pihak, hubungan Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih cair ketimbang hubungannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh karena itu, ia menilai peluang Demokrat masih ke koalisi pemerintah lebih kecil ketimbang Gerindra.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sepertinya pintu Megawati sudah bisa dibukakan untuk Prabowo, tetapi Megawati belum bisa membuka ke Demokrat atau SBY. Itu adalah tanda bahwa PDI-P tidak menyetujui kalau Demokrat jadi kabinet sekarang. Kemungkinannya kecil karena pertimbangan politis itu jadi dominan untuk bisa membuka pintu untuk Partai Demokrat," ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya bertemu dengan presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Seusai pertemuan, Jokowi menyampaikan hasil pertemuannya dengan SBY.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Penuh Tawa, Beda Saat Bertemu SBY...

Jokowi mengakui, ia membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinet saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil.

"Kita bicara itu tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi kepada wartawan seusai bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Jokowi pun bertemu Prabowo pada Jumat (11/10/2019). Dalam pertemuan itu, mereka juga membahas sejumlah hal, salah satunya mengenai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Jokowi, soal kemungkinan Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah belum final. 

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X