Pengamat: Faktor Megawati, Kemungkinan Demokrat Masuk Kabinet Kecil

Kompas.com - 12/10/2019, 16:02 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, peluang Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pemerintah tergantung komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sebab, kata dia, meskipun Jokowi menjabat sebagai presiden, ia juga menjadi petugas partai di PDI-P.

"Karena betapapun Pak Jokowi itu adalah petugas partai dalam kacamata PDI-P. Jadi Pak Jokowi mesti komunikasi dengan Ibu Megawati untuk membuka pintu bagi parpol pada kontestasi itu berseberangan, termasuk dengan Gerindra, Demokrat," kata Ubedilah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).

Baca juga: Belum Ada Keputusan Gerindra, Kedatangan Prabowo Disebut untuk Penuhi Undangan

Ubedilah mengatakan, pengaruh Megawati terhadap Jokowi menjadi kuat karena Jokowi hanya kader partai.

Di lain pihak, hubungan Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih cair ketimbang hubungannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh karena itu, ia menilai peluang Demokrat masih ke koalisi pemerintah lebih kecil ketimbang Gerindra.

"Sepertinya pintu Megawati sudah bisa dibukakan untuk Prabowo, tetapi Megawati belum bisa membuka ke Demokrat atau SBY. Itu adalah tanda bahwa PDI-P tidak menyetujui kalau Demokrat jadi kabinet sekarang. Kemungkinannya kecil karena pertimbangan politis itu jadi dominan untuk bisa membuka pintu untuk Partai Demokrat," ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya bertemu dengan presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Seusai pertemuan, Jokowi menyampaikan hasil pertemuannya dengan SBY.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Penuh Tawa, Beda Saat Bertemu SBY...

Jokowi mengakui, ia membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinet saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil.

"Kita bicara itu tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi kepada wartawan seusai bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Jokowi pun bertemu Prabowo pada Jumat (11/10/2019). Dalam pertemuan itu, mereka juga membahas sejumlah hal, salah satunya mengenai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Jokowi, soal kemungkinan Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah belum final. 

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Nasional
Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Nasional
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X