Pengamat: Faktor Megawati, Kemungkinan Demokrat Masuk Kabinet Kecil

Kompas.com - 12/10/2019, 16:02 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, peluang Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pemerintah tergantung komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sebab, kata dia, meskipun Jokowi menjabat sebagai presiden, ia juga menjadi petugas partai di PDI-P.

"Karena betapapun Pak Jokowi itu adalah petugas partai dalam kacamata PDI-P. Jadi Pak Jokowi mesti komunikasi dengan Ibu Megawati untuk membuka pintu bagi parpol pada kontestasi itu berseberangan, termasuk dengan Gerindra, Demokrat," kata Ubedilah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).

Baca juga: Belum Ada Keputusan Gerindra, Kedatangan Prabowo Disebut untuk Penuhi Undangan

Ubedilah mengatakan, pengaruh Megawati terhadap Jokowi menjadi kuat karena Jokowi hanya kader partai.

Di lain pihak, hubungan Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih cair ketimbang hubungannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh karena itu, ia menilai peluang Demokrat masih ke koalisi pemerintah lebih kecil ketimbang Gerindra.

"Sepertinya pintu Megawati sudah bisa dibukakan untuk Prabowo, tetapi Megawati belum bisa membuka ke Demokrat atau SBY. Itu adalah tanda bahwa PDI-P tidak menyetujui kalau Demokrat jadi kabinet sekarang. Kemungkinannya kecil karena pertimbangan politis itu jadi dominan untuk bisa membuka pintu untuk Partai Demokrat," ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya bertemu dengan presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Seusai pertemuan, Jokowi menyampaikan hasil pertemuannya dengan SBY.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Penuh Tawa, Beda Saat Bertemu SBY...

Jokowi mengakui, ia membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinet saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil.

"Kita bicara itu tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi kepada wartawan seusai bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Jokowi pun bertemu Prabowo pada Jumat (11/10/2019). Dalam pertemuan itu, mereka juga membahas sejumlah hal, salah satunya mengenai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Jokowi, soal kemungkinan Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah belum final. 

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X