PKS: Kami Hormati Partai yang Berkeringat Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 12/10/2019, 19:23 WIB
Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) di DPR Jazuli Juwaini menegaskan bahwa partainya akan tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal ini disampaikan Jazuli menanggapi pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto serta wacana merapatnya Gerindra ke pemerintah.

"PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Maruf Amin," kata Jazuli, Sabtu (12/10/2019).

Pada Pilpres 2019 lalu, PKS berkoalisi dengan Gerindra, PAN dan Demokrat mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bahkan Gerindra dan PKS juga konsisten menjadi partai oposisi selama lima tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Berbeda dengan Demokrat yang menempatkan diri sebagai penyeimbang dan PAN yang sempat bergabung ke pemerintah.

Baca juga: Wacana Masuk Kabinet Jokowi, Gerindra Akui Ada Pro-Kontra di Akar Rumput

PKS di luar pemerintahan

Jazuli menambahkan, PKS lebih mantap dan objektif dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan. 

PKS ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi.

"Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," kata Jazuli

Jazuli menambahkan, keberadaan PKS di luar pemerintahan bukan berarti PKS tak bisa berkontribusi langsung untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X