Pengamat: Gerindra Lebih Berpeluang Masuk Koalisi Dibanding Demokrat

Kompas.com - 12/10/2019, 15:21 WIB
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari di Hotel Harris, Jakarta Selatan, Sabtu (13/4/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari di Hotel Harris, Jakarta Selatan, Sabtu (13/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Prabowo Subianto akan berpengaruh pada peluang masing-masing partai untuk masuk ke koalisi pemerintah.

Menurut Qodari, ketua umum yang memiliki hubungan baik dengan Megawati memiliki peluang besar untuk masuk ke koalisi pemerintah.

"Bisa jadi hubungan pribadi Bu Mega dengan SBY, dengan Prabowo juga berpengaruh. Mana hubungannya yang paling baik, itu yang lebih berpeluang untuk masuk," kata Qodari di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).

Qodari mengatakan, berdasarkan hubungan tiga Ketua Umum tersebut, peluang Partai Demokrat lebih kecil untuk masuk ke koalisi pemerintah dibandingkan Partai Gerindra.

Baca juga: Wacana Gerindra Gabung Pemerintah, Nasdem: Kami Tak Mau Presiden Terjerumus

Kendati demikian, ia meyakini Jokowi memiliki pertimbangan sendiri mengingat tahun 2024 akan ada regenerasi politik.

"Tapi apakah kemudian yang kecil itu akan masuk atau tidak kita tunggu pada waktunya. Karena menurut saya pak Jokowi juga mungkin mempertimbangkan bahwa tahun 2024 akan ada regenerasi politik," ujarnya.

Selanjutnya, Qodari mengatakan, Jokowi tentu memiliki hak prerogatif untuk menentukan mana partai baru yang diterima masuk ke koalisi pemerintah.

Baca juga: Partai Gerindra Dinilai Punya Peluang Besar Masuk Kabinet, Ini Tiga Alasannya

Namun, kata dia, Jokowi pasti akan mempertimbangkan masukan, dukungan dan resistensi dari tokoh-tokoh dari partai politik pendukung.

"Tapi siapapun presidennya pasti mempertimbangkan masukan dukungan atau bahkan resistensi dari tokoh-tokoh politik lainnya," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X