Pengamat: Gerindra Lebih Berpeluang Masuk Koalisi Dibanding Demokrat

Kompas.com - 12/10/2019, 15:21 WIB
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari di Hotel Harris, Jakarta Selatan, Sabtu (13/4/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari di Hotel Harris, Jakarta Selatan, Sabtu (13/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Prabowo Subianto akan berpengaruh pada peluang masing-masing partai untuk masuk ke koalisi pemerintah.

Menurut Qodari, ketua umum yang memiliki hubungan baik dengan Megawati memiliki peluang besar untuk masuk ke koalisi pemerintah.

"Bisa jadi hubungan pribadi Bu Mega dengan SBY, dengan Prabowo juga berpengaruh. Mana hubungannya yang paling baik, itu yang lebih berpeluang untuk masuk," kata Qodari di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).

Qodari mengatakan, berdasarkan hubungan tiga Ketua Umum tersebut, peluang Partai Demokrat lebih kecil untuk masuk ke koalisi pemerintah dibandingkan Partai Gerindra.

Baca juga: Wacana Gerindra Gabung Pemerintah, Nasdem: Kami Tak Mau Presiden Terjerumus

Kendati demikian, ia meyakini Jokowi memiliki pertimbangan sendiri mengingat tahun 2024 akan ada regenerasi politik.

"Tapi apakah kemudian yang kecil itu akan masuk atau tidak kita tunggu pada waktunya. Karena menurut saya pak Jokowi juga mungkin mempertimbangkan bahwa tahun 2024 akan ada regenerasi politik," ujarnya.

Selanjutnya, Qodari mengatakan, Jokowi tentu memiliki hak prerogatif untuk menentukan mana partai baru yang diterima masuk ke koalisi pemerintah.

Baca juga: Partai Gerindra Dinilai Punya Peluang Besar Masuk Kabinet, Ini Tiga Alasannya

Namun, kata dia, Jokowi pasti akan mempertimbangkan masukan, dukungan dan resistensi dari tokoh-tokoh dari partai politik pendukung.

"Tapi siapapun presidennya pasti mempertimbangkan masukan dukungan atau bahkan resistensi dari tokoh-tokoh politik lainnya," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X