Isu Gerindra Dapat Kursi Menteri, PDI-P: Jokowi Belum Ajak Ngomong...

Kompas.com - 07/10/2019, 16:33 WIB
Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo (kiri ke kanan) bersama para kader PDI-P lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024. POOL/DOK. PDI-P Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo (kiri ke kanan) bersama para kader PDI-P lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut belum mengajak PDI Perjuangan berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II.

Demikian diungkapkan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P Puan Maharani ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ngajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan.

Baca juga: Dahnil Anzar: Pak Prabowo Tak Pernah Minta Jatah Menteri

Puan menekankan, keputusan kader Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri. Melainkan harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.

"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," lanjut Puan.

Bahkan, meskipun penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif Presiden, namun hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.

"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. kita lihat saja nanti," tutur dia.

Baca juga: PPP Enggan Bicara Soal Jatah Menteri

Sementara, mengenai munculnya kabar bahwa Partai Gerindra meminta tiga kursi menteri kepada Presiden Jokowi, Puan hanya mengatakan, keputusan itu tergantung presiden.

"Menteri itu hak prerogatif Presiden. Jadi ya kita harus menghargai prerogatif Presiden," imbuh dia.

Diberitakan, Partai Gerindra disebut-sebut akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Tak hanya itu, partai Gerindra dikabarkan meminta tiga jatah kursi menteri ke Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Soal Amendemen UUD 1945, Gerindra: Prabowo Ingin Presiden Dipilih Langsung oleh Rakyat

Namun, kabar itu dibantah oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menegaskan bahwa tidak benar bila ada yang menyatakan Partai Gerindra meminta jatah tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, beliau (Prabowo) aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/1/2019). 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Nasional
Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X