Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Gerindra Dapat Kursi Menteri, PDI-P: Jokowi Belum Ajak Ngomong...

Kompas.com - 07/10/2019, 16:33 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut belum mengajak PDI Perjuangan berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II.

Demikian diungkapkan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P Puan Maharani ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ngajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan.

Baca juga: Dahnil Anzar: Pak Prabowo Tak Pernah Minta Jatah Menteri

Puan menekankan, keputusan kader Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri. Melainkan harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.

"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," lanjut Puan.

Bahkan, meskipun penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif Presiden, namun hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.

"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. kita lihat saja nanti," tutur dia.

Baca juga: PPP Enggan Bicara Soal Jatah Menteri

Sementara, mengenai munculnya kabar bahwa Partai Gerindra meminta tiga kursi menteri kepada Presiden Jokowi, Puan hanya mengatakan, keputusan itu tergantung presiden.

"Menteri itu hak prerogatif Presiden. Jadi ya kita harus menghargai prerogatif Presiden," imbuh dia.

Diberitakan, Partai Gerindra disebut-sebut akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Tak hanya itu, partai Gerindra dikabarkan meminta tiga jatah kursi menteri ke Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Soal Amendemen UUD 1945, Gerindra: Prabowo Ingin Presiden Dipilih Langsung oleh Rakyat

Namun, kabar itu dibantah oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menegaskan bahwa tidak benar bila ada yang menyatakan Partai Gerindra meminta jatah tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, beliau (Prabowo) aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/1/2019). 

 

Kompas TV Nama Edhy Prabowo, Fadli Zon dan Sandiaga Uno menjadi 3 nama yang diisukan berpeluang masuk kandidat menteri Jokowi di era kabinet kerja jilid dua. Benarkah Gerindra meminta jatah 3 menteri pada Jokowi? Politisi Gerindra, Habiburokhman membantah kabar ini. Menurutnya, Partai Gerindra bahkan belum menentukan sikap apakah bergabung pada pemerintahan atau menjadi oposisi pemerintah. Lalu bagaimana dengan tanggapan PDIP soal Gerindra yang diisukan meminta jatah 3 menteri kepada Jokowi? Wasekjen PDIP, Arif Wibowo menyebut pembahasan posisi menteri merupakan hak preogatif Presiden. Wacana Gerindra meminta 3 jatah menteri bisa diterima selama bertujuan untuk memperkokoh kepentingan bangsa. Namun, pembahasan terkait posisi menteri Kabinet Kerja Jilid dua harus berdasarkan konsultasi pada Ketum PDIP maupun Ketum Partai Koalisi. #gerindra #menterijokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Nasional
Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com