Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jatah Menteri, Nasdem Ikut Ketetapan Jokowi

Kompas.com - 08/08/2019, 21:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, partainya bakal mengikuti apapun keputusan Jokowi soal jumlah dan kader yang ditunjuk untuk mengisi kursi menteri.

Ia menyebut, Nasdem tak pernah meminta jatah kursi kabinet 2019-2024, termasuk tidak menyodorkan nama-nama kadernya sebagai calon menteri.

"Kalau Nasdem itu sesuai dengan yang diinginkan Presiden saja. Berapa yang diinginkan Presiden ya itulah yang kita sampaikan," ujar Irma saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Beda dengan PPP, PSI Belum Diberi Tahu Jokowi soal Jatah Menteri

Meski tak mendikte jatah kursi di kabinet, Nasdem mengaku tetap menghargai partai pendukung Jokowi yang terang-terangan meminta jabatan menteri. Menurut Irma, hal itu adalah urusan 'dapur' masing-masing partai.

"Ya enggak papa, karena kan partai lain itu kan beda platformnya dengan kita," katanya.

Walaupun tak sodorkan nama-nama menteri, Irma menyebut, Nasdem telah menyiapkan sejumlah nama. Namun, ia enggan memberi tahu nama-nama tersebut.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh juga telah menegaskan bahwa partainya tidak meminta jatah menteri dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024 mendatang.

Baca juga: Diaz Hendropriyono Disiapkan PKPI Jadi Menteri Jokowi

Paloh mengatakan, Partai Nasdem menyerahkan pembagian jatah menteri sepenuhnya kepada Presiden terpilih Joko Widodo.

"Nasdem enggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempeng, enggak pernah kita minta-minta kursi itu. Tergantung Pak Presiden saja, dia perlukan Nasdem boleh, enggak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh usai menghadiri pembukaan Kongres V PDI-P di Sanur, Kamis (8/8/2019).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com