Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Tidak Keberatan PDI-P Minta Banyak Jatah Menteri, Tapi...

Kompas.com - 09/08/2019, 16:12 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menghormati permintaan PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan banyak jatah kursi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II. Hal itu dinilai wajar.

Namun, Nasdem meminta Presiden tetap memperhatikan proporsionalitas dalam memberikan jatah kursi menteri kepada partai-partai politik pendukungnya.

"Sesuai dengan jumlah kursi di parlemen, PDIP adalah pemenang pileg. Saya kira permintaan kursi paling banyak adalah hal yang wajar. Hanya saja, yang perlu diperhatikan (Jokowi) adalah proporsionalitasnya," kata Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Apalagi, Irma mengingatkan, kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 bukan hanya kerja politik satu partai saja, namun kerja bersama-sama sebagai satu Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Baca juga: Megawati Ajukan Lebih dari 10 Calon Menteri ke Jokowi

Persoalan bahwa ada partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf yang tidak lolos ambang batas parlemen, Irma juga mengatakan bahwa Jokowi harus memberikan perhatian.

"Karena pada dasarnya, semua bergerak masif dengan keringat untuk memenangkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Karena itu, teman-teman yang enggak punya kursi (di DPR) juga harus dipikirkan," lanjut Irma.

Nasdem sendiri diakui tidak pernah meminta jatah kursi menteri kepada Jokowi. Nasdem mempercayakan hal itu ke Jokowi.

"Berapapun (kursi menteri) yang diberikan Presiden, kami akan terima dan posisi apa pun yang disampaikan akan kami laksanakan," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan, jatah menteri untuk kadernya pada Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin, harus banyak.

"Kalau nanti (pemerintahan baru) Pak Jokowi, mesti ada menteri (untuk kader PDI-P). Mesti banyak," ujar Megawati dengan suara lantang dalam Kongres V PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2019).

"Orang kita ini pemenang Pemilu dua kali. Betul tidak?" tanya Megawati.

"Betul," jawab para kader serempak.

Baca juga: Megawati Emoh PDI-P Cuma Dapat 4 Jatah Menteri, Ini Jawaban Jokowi

Megawati menegaskan, bakal menolak apabila Jokowi hanya memberikan sedikit jatah kursi menterinya untuk diisi kader PDI-P.

"Jangan nanti (Jokowi mengatakan), Ibu Mega, saya kira karena PDI-P sudah banyak kemenangan, sudah di DPR, saya kasih (kursi menteri) empat. Emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau," ujar Megawati.

Pernyataan itu membangkitkan sorak sorai para kader. Mereka juga berteriak "tidak mau, tidak mau".

 

Kompas TV Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri secara khusus menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebelum memulai pidato politiknya dalam Kongres V PDI-P, Kamis (8/8/2019). Lantas Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang segera berdiri. Apa saja yang dibahas dalam Kongres V PDI Perjuangan? Untuk membahasnya sudah ada Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah. #KongresPDIPerjuangan #Megawati #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com