Hakim Bebaskan Syafruddin Temenggung, KPK Dapat Ajukan PK

Kompas.com - 29/09/2019, 22:33 WIB
Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kanan) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin adalah terdakwa perkara dugaan korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung dari segala tuntutan hukum. Ia sebelumnya dihukum 15 tahun penjara pada tingkat banding. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanMantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kanan) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin adalah terdakwa perkara dugaan korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung dari segala tuntutan hukum. Ia sebelumnya dihukum 15 tahun penjara pada tingkat banding. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengatakan penjatuhan sanksi terhadap hakim agung Syamsul Rakan Chaniago dapat menjadi materi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

Syamsul adalah salah satu hakim yang tergabung dalam majelis hakim yang membebaskan terdakwa kasus korupsi perkara korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDNI, Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Faktanya memang sudah ada pertemuan dari kuasa hukum dan Syamsul Rakan Chaniago, maka dari itu ini bisa dijadikan bukti yang kuat bagi KPK atau modal awal bagi KPK untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK)," kata perwakilan koalisi, Kurnia Ramadhana, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/9/2019).

Baca juga: Hakim yang Bebaskan Syafruddin Temenggung Dinyatakan Langgar Etik

Selain itu, pertemuan antara pihak kuasa hukum dan hakim agung juga dinilai dapat diselidiki lebih lanjut oleh KPK.

Kurnia mengatakan, KPK dapat menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dalam pertemuan tersebut.

"Harusnya ini dapat dijadikan penyelidikan bagi KPK, apakah ada transaksi dalam pertemuan tersebut atau tidak. Maka kalau ada transaksi berarti terkonfirmasi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dalam keluarnya putusan (terkait) SAT," ungkapnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, terlepas dari ada atau tidaknya transaksi antara kedua belah pihak, Kurnia menuturkan bahwa KPK tetap menggunakan hal tersebut untuk mengajukan PK.

Baca juga: Aktivis Antikorupsi Apresiasi MA Beri Sanksi Hakim yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Sebelumnya, MA menyatakan, hakim ad hoc Syamsul Rakan Chaniago terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim.

"Sudah diputuskan oleh tim pemeriksa MA dengan putusan bahwa saudara Syamsul Rakan Chaniago dipersalahkan," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, seperti ditulis Antara di Jakarta, Minggu (29/9/2019).

Menurut Andi, hakim Syamsul masih terdaftar sebagai pengacara meski sudah menjabat sebagai hakim ad hoc tipikor di MA.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Nasional
TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

Nasional
Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Nasional
Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Nasional
Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Nasional
Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Nasional
Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Nasional
Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Nasional
Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Nasional
Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Nasional
Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Nasional
Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X