Alexander: Mungkin Nanti Komisioner KPK Hanya Bertugas untuk Pencegahan

Kompas.com - 19/09/2019, 07:49 WIB
Calon pimpinan KPK Alexander Marwata. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
ANTARA/NOVA WAHYUDICalon pimpinan KPK Alexander Marwata. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata memastikan sistem kerja di KPK akan banyak berubah selepas disahkannya revisi UU KPK.

Alex mengatakan, salah satu perubahan yang dapat terjadi yakni dilucutinya sejumlah kewenangan pimpinan KPK sehingga komisioner KPK boleh jadi hanya berperan dalam hal pencegahan korupsi.

"Mungkin itu ada perubahan-perubahan terkait dengan proses bisnis di KPK ya. Mungkin nanti komisioner KPK hanya bertugas untuk pencegahan, mungkin, mungkin ya, nanti kita akan lihat," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/9/2019).

Alex menyampaikan hal itu merujuk ketentuan dalam UU KPK hasil revisi yang menghilangkan peran pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

Baca juga: Alexander Marwata Akan Tertibkan Wadah Pegawai KPK

Alex juga menyinggung besarnya kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk mengeluarkan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan kepada penyidik.

Menurut Alex, hal itu dapat berimplikasi kepada terbatasnya wewenang pimpinan KPK dalam menindak kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani.

"Artinya nanti ya seperti sprindak, surat perintah penahanan, terus surat perintah penyidikan itu bukan pimpinan yang tanda tangan. Apalagi kan untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu harus seizin dewan pengawas," ujar Alex.

Namun, Alex mengaku tak bisa memastikan hal tersebut lantaran UU KPK hasil revisi tidak menjelaskan siapa penanggung jawab tertinggi di KPK, antara Dewan Pengawas KPK dan pimpinan KPK.

"Mungkin kolaborasi antara dewan pengawas dan pimpinan KPK, tapi tidak dijelaskan secara jelas menurut undang-undang siapa yang menjadi penanggung jawab tertinggi di KPK," kata Alex.

Baca juga: Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan Tak Tampak dalam Penyerahan Mandat KPK ke Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa siang.

Perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019.

Dengan demikian, hanya butuh waktu 12 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X