Persiapan hingga Imbauan Aparat Keamanan Jelang Putusan MK

Kompas.com - 26/06/2019, 08:02 WIB
Aparat kepolisian melakukan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAparat kepolisian melakukan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi ( MK) akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Kamis (27/6/2019).

Aparat keamanan telah menyiapkan rencana pengamanan jelang putusan MK tersebut. 

Total terdapat 47.000 personel gabungan yang diturunkan. Rinciannya, 17.000 personel TNI dan 28.000 Polri. Kemudian ada pula aparat pemerintah daerah sebanyak 2.000 orang.

Fokus pengamanan adalah gedung MK dengan jumlah personel sekitar 13.000 orang.


Lalu, ada pula personel yang berjaga di obyek vital nasional lainnya, seperti Istana Kepresidenan, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan beberapa kedutaan.

Imbau tak ada mobilisasi massa

Dalam persiapan pengamanan, Polri kembali mengimbau agar tidak ada mobilisasi massa ke Jakarta sebelum ataupun sesudah sidang putusan MK.

Baca juga: Polri Ingatkan Tak Ada Mobilisasi Massa Sebelum dan Sesudah Putusan MK

"Mabes Polri sudah mengimbau untuk tidak melakukan mobilisasi massa pada 26, 27, 28, ataupun setelah tanggal 29. Bahwa seluruh tahapan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) di MK itu sudah dilakukan secara konstitusional," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Mobilisasi massa dinilai tidak perlu karena rangkaian sidang dapat disaksikan melalui layar televisi.

Lakukan penyekatan massa ke Jakarta

Untuk mengatasi mobilisasi massa, polisi kembali melakukan penyekatan di wilayah sekitar Jakarta.

Baca juga: Polisi Lakukan Penyekatan hingga Situasi di Jakarta Kondusif

Dedi mengatakan, penyekatan dilakukan dengan langkah persuasif, misalnya imbauan dan kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.

"Polda Jabar dan Polda Banten tentu selalu mengimbau bersama tokoh masyarakat dan aparat keamanan setempat juga melakukan penyekatan-penyekatan," tutur Dedi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X