Kompas.com - 25/06/2019, 12:14 WIB
Personel Brimob Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019). Pengamanan dilakukan menjelang dan saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 digelar di MK. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPersonel Brimob Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019). Pengamanan dilakukan menjelang dan saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 digelar di MK.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Alasannya, ujar Tito, bahwa aksi unjuk rasa tetap harus menaati sejumlah ketentuan seperti tidak menganggu ketertiban publik.

Baca juga: BW: Kami Tak Mungkin Bisa Buktikan Kecurangan, Hanya Institusi Negara yang Bisa

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Kenapa, dasar saya adalah UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 6 itu tentang penyampaian pendapat di muka umum. Di dalam Pasal 6 itu ada lima yang tidak boleh, diantaranya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, dan tidak boleh menganggu hak asasi orang lain dan harus menjaga kesatuan bangsa," ujarnya.

Keputusan itu juga berkaca dari kejadian kerusuhan 21-22 Mei 2019, yang diduga telah direncanakan oleh sekelompok perusuh.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: TKN: Pernyataan Bambang Widjojanto Jadi Bahan Tertawaan Dunia Advokat

Tito mengaku tidak ingin ada oknum yang memanfaatkan diskresi Kepolisian untuk membuat kekacauan.

"Jadi peristiwa 21-22 (Mei) itu sudah direncanakan memang untuk rusuh. Saya tidak ingin itu terulang kembali, kebaikan yang kita lakukan, diskresi, saya tidak ingin lagi disalahgunakan, untuk itu saya larang semua unjuk rasa di depan MK yang melanggar ketertiban publik," ungkap dia.

Total terdapat 47.000 personel gabungan yang diturunkan. Rinciannya, terdapat 17.000 personel TNI dan 28.000 personel Polri. Kemudian ada pula anggota pemerintah daerah sebanyak 2.000 orang.

Fokus pengamanan adalah gedung MK dengan jumlah personel sekitar 13.000 orang.

Baca juga: 6 Hal Menarik Selama Sidang Sengketa Hasil Pilpres di MK

Lalu, ada pula personel yang berjaga di objek vital nasional lainnya, seperti Istana Kepresidenan, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan beberapa kedutaan.

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga pada Kamis (27/6/2019).

Prabowo-Sandiaga menuduh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf, sebagai pemenang Pilpres 2019, melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Aliran Uang ke Stepanus Robin dan Pengacara Maskur Husein

Periksa Saksi, KPK Dalami Aliran Uang ke Stepanus Robin dan Pengacara Maskur Husein

Nasional
Masker Kain Tak Lagi Disarankan, Boleh jika Melapisi Masker Medis

Masker Kain Tak Lagi Disarankan, Boleh jika Melapisi Masker Medis

Nasional
Hukuman Pinangki Dipangkas, Komnas Perempuan Sarankan MA Susun Pendoman Pertimbangan Hakim

Hukuman Pinangki Dipangkas, Komnas Perempuan Sarankan MA Susun Pendoman Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021 dan Ganti Dua Hari Libur Nasional

Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021 dan Ganti Dua Hari Libur Nasional

Nasional
Prediksi Pandemi Covid-19 Berlangsung 3-5 Tahun, IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Prediksi Pandemi Covid-19 Berlangsung 3-5 Tahun, IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Sinergitas 4 Pilar Tekan Covid-19 di Madiun

Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Sinergitas 4 Pilar Tekan Covid-19 di Madiun

Nasional
Tak Ambil Kebijakan Lockdown Instansi Pemerintah, Tjahjo: Pelayanan Publik Harus Jalan

Tak Ambil Kebijakan Lockdown Instansi Pemerintah, Tjahjo: Pelayanan Publik Harus Jalan

Nasional
Epidemiolog Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 di Indonesia Sudah Diprediksi

Epidemiolog Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 di Indonesia Sudah Diprediksi

Nasional
Penyitaan Buku 'Hikayat Pohon Ganja' Milik Anji Dinilai Bertentangan dengan KUHAP

Penyitaan Buku "Hikayat Pohon Ganja" Milik Anji Dinilai Bertentangan dengan KUHAP

Nasional
Ini Harta Kekayaan Panglima TNI, KSAL, KSAU, dan KSAD, Siapa yang Rajin Lapor LHKPN?

Ini Harta Kekayaan Panglima TNI, KSAL, KSAU, dan KSAD, Siapa yang Rajin Lapor LHKPN?

Nasional
Epidemiolog Tak Setuju jika Sekolah Dibuka pada Juli 2021, Ini Alasannya

Epidemiolog Tak Setuju jika Sekolah Dibuka pada Juli 2021, Ini Alasannya

Nasional
Soal Work From Bali, Menteri PANRB Serahkan ke Kementerian/Lembaga Masing-masing

Soal Work From Bali, Menteri PANRB Serahkan ke Kementerian/Lembaga Masing-masing

Nasional
Gus Menteri Tegaskan Pihaknya akan Terus Optimalisasi BUMDes Berbadan Hukum

Gus Menteri Tegaskan Pihaknya akan Terus Optimalisasi BUMDes Berbadan Hukum

Nasional
Anggota DPR Minta PTM Terbatas di Madrasah dan Sekolah Keagamaan Ditunda

Anggota DPR Minta PTM Terbatas di Madrasah dan Sekolah Keagamaan Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X