Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rangkuman Keterangan Saksi Prabowo yang Merasa Melihat Langsung Kecurangan Pemilu

Kompas.com - 20/06/2019, 12:54 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 14 saksi yang dibawa tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah memberi kesaksian dalam sidang sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Beberapa saksi yang hadir berbicara soal dugaan kecurangan berasal dari hitung-hitungan dalam situng KPU. Mereka menduga ada kecurangan itu berdasarkan data yang mereka pegang.

Misalnya, Agus Maksum yang merupakan ahli IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Agus menjelaskan temuannya mengenai daftar pemilih tetap (DPT) invalid.

Baca juga: TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Kemudian ada Idham yang menjelaskan tentang rekayasa NIK dan Tri Hartanto yang menceritakan kesaksiannya melihat delay dalam situng.

Beberapa saksi lain merupakan pelapor beberapa kasus pelanggaran pemilu. Misalnya, Listiyani yang merupakan pelapor kegiatan deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan kepala daerah lain. Namun, Listiyani tidak melihat langsung kejadian tersebut dan hanya menonton videonya.

Ada juga Rahmadsyah yang menyebutkan ada oknum polisi yang tidak netral dalam Pemilu 2019. Rahmadsyah menyebut polisi itu bernama Ismunajir, anggota Polres Kabupaten Batubara. Namun, keterangan itu berasal dari laporan orang lain.

Baca juga: Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Sementara itu, ada Said Didu yang memberikan kesaksian mengenai pengalamannya di BUMN. Dia menerangkan soal pejabat BUMN yang menurutnya harus mundur dari jabatan saat mencalonkan diri dalam pemilu.

Namun, sejumlah saksi menceritakan kecurangan yang dilihatnya sendiri. Ada yang melihat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), melihat tumpukan sampah amplop form C1, dan lainnya. Berikut ini adalah rangkuman keterangan saksi yang mengaku melihat sendiri kecurangan pemilu di lapangan.

1. Nur Latifah

Seorang perempuan asal Dusun Winongsari, Desa Karangjati, Kabupaten Boyolali, bernama Nur Latifah mengaku melihat anggota KPPS di TPS 08 desa tersebut mencoblos 15 surat suara di TPS.

Dia sendiri melihat kejadian itu saat sedang menjalankan tugas sebagai relawan salah satu kelompok masyarakat.

"Setahu saya kurang lebih 15. Saya menyaksikan sendiri, saya di TPS-nya," ujar Nur Latifah dalam sidang sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Saksi Prabowo-Sandiaga Mengaku Lihat Anggota KPPS Coblos 15 Surat Suara di TPS

Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon.ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon.

Latifah yakin dengan yang dilihat karena bisa menyaksikannya dari samping bilik suara. Belakangan Latifah mengetahui bahwa ada kesepakatan di dusun tersebut. Penggunaan hak suara warga yang sudah lansia di dusun tersebut akan dibantu oleh anggota KPPS.

Hakim Konstitusi Suhartoyo kemudian bertanya apakah Latifah mengetahui proses pencoblosan itu lebih lanjut. Maksudnya, apakah anggota KPPS bertanya dulu kepada warga lansia mengenai siapa yang mau dicoblos. Latifah pun menjawab tidak tahu soal itu.

Meski demikian, Latifah menyebut perolehan suara antara paslon 01 dan 02 di TPS tersebut berbeda jauh.

Baca juga: Tanggapi Saksi 02, Bawaslu Klaim Sudah Beri Sanksi KPPS di TPS 08 Boyolali

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com