TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Kompas.com - 20/06/2019, 12:04 WIB
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily KOMPAS.com/HaryantipuspasariJuru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan, permintaan tim hukum 02 Prabowo-Sandiaga terkait pelindung saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya sebatas dramatisasi.

"Soal perlindungan saksi ini sebatas dramatisasi belaka. Jika memang ingin mengungkap kebenaran dan fakta, tak perlu takut," kata Ace saat dihubungi, Kamis (19/6/2019).

Ace mengatakan, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak ada dari para saksi yang mengaku mendapat intimidasi dan ancaman keselamatan.

Ia mengatakan, meski salah satu saksi mengatakan mendapat ancaman, namun hal itu hanya sebatas perasaan saja.

"Tidak ada bukti-bukti yang menunjukan bahwa ada upaya intimidasi atau tekanan psikologis dari pihak-pihak tertentu," ujar dia.

Baca juga: BPN Sebut Ada 1-2 dari 15 Saksinya di MK yang Mendapatkan Ancaman

Selanjutnya, Ace mengatakan, berdasarkan sidang ketiga sengketa hasil Pilpres 2019, ia yakin tim hukum 01 dapat dengan mudah mematahkan argumentasi maupun tuduhan tim hukum 02.

"Insya Allah, Tim Hukum kami akan dengan mudah mematahkan kesaksian dan mengemukakan argumentasi yang mereka tuduhan tersebut," pungkas dia.

Sebelumnya, sidang ketiga penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak pemohon di gelar di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Saksi di MK Merasa Terancam Gara-gara Banyak Mobil Parkir di Depan Rumah

Tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadirkan 14 saksi dan 2 ahli.

Adapun pada sidang tersebut beberapa saksi mengaku tidak mendapatkan intimidasi dan ancaman sebelum menjadi saksi di MK.

Salah satu saksi yaitu Idham Amiruddin mengaku tidak mendapatkan ancaman sebelum bersaksi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Saksi lain seperti Agus Maksum mengaku mendapat ancaman pembunuhan. Namun, bukan ancaman untuk menjadi saksi di MK.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X