Soal "Mahkamah Kalkulator", BW Harusnya Tanya Dulu ke Koalisi Prabowo

Kompas.com - 28/05/2019, 13:55 WIB
Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jamarta, Selasa (28/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jamarta, Selasa (28/5/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan pada dasarnya Mahkamah Konstitusi (MK) memang mengurus perselisihan suara dalam sengketa pemilu. Artinya, putusan MK atas gugatan yang diajukan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno nanti seharusnya tidak jauh dari soal perolehan suara.

Oleh karena itu, dia mengkritik pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto yang meminta MK tidak menjadi Mahakamah Kalkulator yang hanya menangani sengketa soal angka-angka. Arsul mengatakan, pihak yang menetapkan kewenangan MK sebatas perolehan suara adalah DPR. Dia menilai seharusnya Bambang tanya dulu ke koalisi sebelum membuat pernyataan itu.

"Ingat loh di pansus RUU Pemilu itu pimpinannya 4 dan 3 di antaranya dari koalisi 02. Kalau sekarang kemudian mengeluarkan narasi seperti itu, Pak BW harusnya tanya dulu 'mengapa engkau teman-teman 3 fraksi dulu merumuskannya seperti ini?" ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Arsul mengatakan ini tandanya tim hukum Prabowo-Sandi tidak membaca Pasal 475 UU Pemilu. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa keberatan dalam sengketa pemilu hanya terhadap hasil penghitungan suara. Hal yang juga ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018.

Baca juga: Tim Jokowi: Apakah Paslon 02 Tak Pelajari UU dan Peraturan MK Saat Ajukan Gugatan?

"Itu harusnya bilangnya pada saat UU Pemilu itu dibahas. Harusnya dibilang dong, 'eh jangan ya di UU itu peran MK hanya ditempatkan sebagai kalau pinjam istilahnya Mas BW, Mahkamah Kalkulator. Kenapa kok enggak bilang waktu itu?" ujar Arsul.

Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tak hanya menelusuri angka-angka yang bersifat numerik dalam menangani sengketa hasil Pilpres. Bambang mengistilahkan MK jangan jadi "mahkamah kalkulator".

MK, kata mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, sudah seharusnya menelusuri secara serius dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Baca juga: Pengamat: Jika Bukti Cuma Link Berita, Prabowo-Sandi Bisa Jadi Bulan-bulanan di MK

"Kami mencoba mendorong MK bulan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat," kata Bambang seusai menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengajak publik untuk terus menyimak proses persidangan sengketa hasil Pilpres yang akan dimulai pada 14 Juni 2019 ini.

"Marilah kita perhatikan secara sungguh-sungguh proses sengketa ini. Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, dimana kejujuran jadi watak kekuasaan," kata dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X