Pengamat: Jika Bukti Cuma Link Berita, Prabowo-Sandi Bisa Jadi Bulan-bulanan di MK

Kompas.com - 28/05/2019, 06:41 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kedua kiri) bersama Penanggung jawab  tim hukum Hashim Djojohadikusumo (ketiga kiri) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kedua kiri) bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (ketiga kiri) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai penyertaan link berita sebagai bukti gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan sangat lemah jika tanpa disertai bukti lain.

Bahkan, pemohon yang berasal dari tim kuasa kukum Prabowo-Sandi bisa menjadi bulan-bulanan dalam persidangan apabila tak memiliki bukti lain.

Feri mengatakan, link berita hanya bisa dijadikan sebagai bukti penunjang. Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi karena itu harus memiliki bukti yang lebih sahih dari sekadar link berita.

"Kalau hanya itu (link berita) sangat lemah. Kurang kuat untuk mendukung dalil-dalil pemohon terkait dengan perselisihan hasil Pilpres 2019," kata Feri saat dihubungi, Senin (27/5/2019).

Baca juga: Pengamat Sebut Sulit Buktikan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif Kalau Hanya Gunakan Berita Media

Feri meyakini, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto punya bukti-bukti lain untuk mendukung bukti link berita yang mereka sertakan dalam gugatan.

“Kalau tidak, ya mereka bisa jadi bulan-bulanan dalam persidangan. Karena bukti link berita sangat lemah," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bukti-bukti lain itu, kata Feri, bisa berupa dokumen-dokumen otentik yang menunjukkan terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2019. Selain dokumen, bukti bisa juga diperoleh lewat keterangan saksi dan ahli yang memperkuat permohonan mereka.

"Inilah yang harus ditunjukkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam persidangan sehingga bisa menjadi pertimbangan majelis hakim," kata dia.

Sebelumnya Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi menyebut tim kuasa hukum Prabowo-Sandi banyak menggunakan berita di media sebagai bukti gugatan ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Baca juga: Pengamat Sebut BPN Banyak Gunakan Berita Media sebagai Bukti Kecurangan Pilpres

Hal ini diketahui Veri setelah membaca dan mempelajari salinan dokumen yang diserahkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi saat mendaftarkan gugatannya ke MK.

"Sebanyak 70 persen dari permohonan ini menyangkut teori hukum tentang kedudukan MK (Mahkamah Konstitusi). 30 persennya kliping media," ujar Veri di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

"Di halaman 18-29 di situ para pemohon dan kuasa hukum  mendalilkan ada banyak kecurangan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), tapi menggunakan data sekunder (kliping media) dalam pembuktian," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

Nasional
UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X