Tim Jokowi: Apakah Paslon 02 Tak Pelajari UU dan Peraturan MK Saat Ajukan Gugatan?

Kompas.com - 28/05/2019, 13:21 WIB
Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jamarta, Selasa (28/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jamarta, Selasa (28/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mempertanyakan apakah tim hukum Prabowo-Sandiaga membaca aturan-aturan sebelum mengajukan permohonan perselisihan hasil pilpres kepada Mahkamah Konstitusi.

Hal ini disampaikannya karena menganggap isi tuntutannya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki MK.

"Maka menjadi pertanyaan tentu adalah apakah ketika diajukan atau menyusun permohonan itu, apa Pasal 475 UU Pemilu dan Pasal 8 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 itu dipelajari dulu atau tidak?" ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Bersiap Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga di MK...

Dalam permohonannya, tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon Jokowi-Ma'ruf.

Mereka juga meminta MK untuk menetapkan pasangan Prabowo-Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden.

Menurut Arsul, MK tidak punya kewenangan untuk itu. Kewenangan MK sebatas menangani sengketa perselisihan suara.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto sebelumnya juga meminta MK tidak menjadi Mahkamah Kalkulator. Padahal, kata Arsul, wewenang MK memang terkair perselisihan suara.

Baca juga: Pengamat: Jika Bukti Cuma Link Berita, Prabowo-Sandi Bisa Jadi Bulan-bulanan di MK

"Kalau kita bicara hasil perselisihan pemilihan umum, itu mau enggak mau itu bicaranya angka. Kalau kita mengatakan angka yang ditetapkan oleh KPU itu tidak benar, maka harus kita buktikan yang benar berapa," ujar Arsul.

"Kalau nanti alat buktinya diterima, maka hasil itu dikoreksi. Jadi hanya sebatas itu saja kewenangannya MK," tambah dia.

Adapun dalam berkas permohonan perselisihan hasil pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga, ada 7 poin yang menjadi petitum atau tuntutan mereka. Tujuh poin tersebut adalah:

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X