Menko Polhukam Gelar Rapat, Siapkan Langkah Hukum Terkait Aksi Meresahkan Pascapemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, menggelar rapat koordinasi untuk menyiapkan sejumlah langkah hukum terhadap beberapa aksi yang meresahkan masyarakat pascapemilu.

Rapat digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakapolri Komjen Aridono Sukamto, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

"Hari ini kita melakukan rapat koordinasi untuk menegaskan, mana-mana yang sudah melanggar hukum harus kita tindak. Tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Sehingga merupakan suatu peringatan bagi pihak-pihak tertentu, jangan seenaknya di negeri yang berlandaskan hukum ini," ujar Wiranto saat membuka rapat.

Baca juga: Wiranto Tegaskan Tak Perlu Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu

"Saya persilakan teman-teman (penegak hukum) semuanya untuk melakukan internalisasi, mengamati mana-mana yang kira-kira sudah masuk dalam pelanggaran hukum. Kita akan bahas bersama. Langkah apa, tindakan hukum apa yang kita lakukan," lanjut Wiranto.

Ia menambahkan pascapemilu muncul beberapa aksi yang meresahkan masyarakat. Di antaranya berupa cacian, hinaan, dan makian yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Selain itu, Wiranto mengatakan ada pula upaya menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan inkonstitusional pascapemilu.

Baca juga: Wiranto: Tidak Bisa Klaim Sendiri, Hitung Sendiri, Deklarasi Sendiri

Ia menilai hal-hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengancam keamanan nasional. Karenanya, ia mengatakan hal tersebut perlu disikapi secara tegas oleh pemerintah. Ia melanjutkan, masyarakat membutuhkan ketenangan, terlebih di bulan suci Ramadan.

"Dengan demikian, maka ini nanti, karena merupakan rapat koordinasi, bukan lagi dituduh sebagai kesewenang-wenangan pemerintah. Bukan dituduh sebagai kesewenang-wenangan TNI-Polri. Bukan," ujar Wiranto.

"Karena (isu) itu (sengaja) dihembuskan supaya kita (pemerintah) takut mengambil langkah-langkah. Kami tidak takut. Kami tidak mentolerir aksi-aksi yang nyata-nyata melanggar hukum dan sudah mengganggu ketertiban dan keamanan nasional," lanjut dia.