Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Kalah Itu Menyakitkan, tapi Menerima Kekalahan Itu Kehormatan

Kompas.com - 26/04/2019, 11:52 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta semua pihak untuk tenang dan sabar serta menerima hasil resmi rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei.

"Semua tenang dan bisa menerima hasil pemilu. Semua sabar, memang kekalahan itu menyakitkan, tetapi menerima kekalahan itu kehormatan, bangkit dari kekalahan itu kekuatan," ucap Wiranto di kantor pusat PT Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Wiranto: Banyak Petugas Gugur, Tak Tepat Tuduh Pemilu Konspirasi Pemerintah

Ia menegaskan, siapapun yang menang dan kalah dalam Pemilu 2019, keputusan KPU harus diterima secara legawa. Sebab, pelaksanaan pemilu sudah dilakukan secara profesional dan kelancarannya diakui oleh dunia internasional.

Dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri, Rabu (24/4/2019), Wiranto juga menyebutkan ada 33 negara yang memberikan apresiasi kepada pemerintah atas terselenggaranya Pemilu 2019.

"Pemilu 2019 terlaksana dengan aman, lancar, dan damai sehingga mendapatkan apresiasi dari 33 negara," ujar Wiranto.

Baca juga: Tiga Pesan Ekonom untuk Presiden Terpilih

Apresiasi tersebut, lanjutnya, diberikan karena Indonesia telah menyelenggarakan pemilu terbesar dan terumit sedunia. Pasalnya, dalam satu hari, ada kurang lebih ada 192 juta pemilih yang berpartisipasi di 810.000 tempat pemungutan suara (TPS).

Penyelenggaran pemilu, lanjutnya, juga terbukti dilaksanakan dengan aman, lancar, dan damai. Hal itu didasarkan pada pendapat masyarakat yang telah berpartisipasi aktif.

"Kita semua sudah rasakan pemilu yang aman betul, lancar iya, damai juga iya sehingga banyak yang memberikan apresiasi positif," tuturnya.

Kompas TV Sejumlah pengusaha sablon di Jambi kini harap-harap cemas. Pasalnya banyak caleg yang telah memesan atribut kampanye hingga kini belum melunasi pembayaran. Utang mereka mencapai puluhan juta rupiah. Padahal pemilu sudah usai, alat peraga kampanye pun telah ditertibkan. Pengusaha sablon dan reklame pantas khawatir. Pasalnya, di pemilu sebelumnya, banyak caleg mangkir bayar jika tak terpilih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com