Kompas.com - 29/04/2019, 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, tim pencari fakta kecurangan pemilu tak diperlukan dalam mengawal hasil resmi rekapitulasi Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya enggak perlu kan. Pansus sudah ditolak, kemudian pencarian fakta juga enggak perlu. Kita enggak boleh duplikasi, sudah ada hukum yang mengatur segala masalah pemilu," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Wiranto menuturkan, jika ada pihak yang menduga terjadi kecurangan pemilu, maka harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaporkannya ke penyelenggara pemilu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi Dorong Publik Bentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu

 

Adanya penyelenggara pemilu dan MK, lanjutnya, menjadi dasar tidak diperlukannya tim pencari fakta kecurangan pemilu. Pemilu 2019, seperti diungkapkan Wiranto, sudah berjalan dengan baik.

"Sudah ada badan resmi yang menangani untuk menyelesaikan masalah pemilu. Untuk apa lagi ada badan-badan lain, harus percaya dong," ungkapnya kemudian.

Sebelumnya, Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said mendorong masyarakat sipil untuk membentuk tim independen pencari fakta kecurangan pada Pemilu 2019.

Baca juga: Ketua KPU Nilai Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu Belum Diperlukan

Pasalnya, Sudirman mengaku pihak BPN telah menerima banyak laporan dugaaan kecurangan yang terjadi.

"Kita dorong supaya masyarakat sipil mengonsolidasikan itu (tim independen pencari fakta kecurangan), karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga," ujar Sudirman di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Kompas TV Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said akan mengapresiasi sebagian masyarakat sipil yang mengusulkan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kecurangan Pemilu. Sudirman Said pun mengatakan BPN akan mendorong hal itu. Namun, usulan TPF Kecurangan Pemilu ini ditolak oleh Juru BicaraTKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga. Arya menjelaskan bahwa usulan itu tidak relevan melihat hanya ada 105 kasus kecurangan. Simak pernyataan keduanya dalam cuplikan program Rosi berikut ini. #tpfkecuranganpemilu #tknjokowimaruf #bpnprabowosandi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi III Akan Kaji Manfaat Ganja untuk Medis, Berkaca pada Belanda dan Thailand

Komisi III Akan Kaji Manfaat Ganja untuk Medis, Berkaca pada Belanda dan Thailand

Nasional
Jadi “Rebutan” PDI-P dan Nasdem, Seberapa Besar Elektabilitas Ganjar Pranowo Jelang Pilpres 2024?

Jadi “Rebutan” PDI-P dan Nasdem, Seberapa Besar Elektabilitas Ganjar Pranowo Jelang Pilpres 2024?

Nasional
Terbukti Melanggar UU ITE, Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara

Terbukti Melanggar UU ITE, Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Tersangka KSP Indosurya Bebas, Ini Strategi Bareskrim Supaya Mereka Kembali Ditahan

Tersangka KSP Indosurya Bebas, Ini Strategi Bareskrim Supaya Mereka Kembali Ditahan

Nasional
Grace Natalie: Bro Sunny 'Gentleman' Akui Dukung Anies, Makanya Mundur dari PSI

Grace Natalie: Bro Sunny "Gentleman" Akui Dukung Anies, Makanya Mundur dari PSI

Nasional
Sudah 900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Desak Ketua KPK Firli Bahuri Mundur

Sudah 900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Desak Ketua KPK Firli Bahuri Mundur

Nasional
UPDATE 28 Juni: Kasus Covid-19 Tambah 2.167, Kasus Aktif 15.310

UPDATE 28 Juni: Kasus Covid-19 Tambah 2.167, Kasus Aktif 15.310

Nasional
Fraksi Demokrat dan PKS Beri Catatan Terhadap RUU Tiga Provinsi Baru Papua

Fraksi Demokrat dan PKS Beri Catatan Terhadap RUU Tiga Provinsi Baru Papua

Nasional
Pemerintah Ogah Temui Mahasiswa yang Demo soal RKUHP di DPR, Ini Alasannya

Pemerintah Ogah Temui Mahasiswa yang Demo soal RKUHP di DPR, Ini Alasannya

Nasional
Kabareskrim: Bolak-balik Perkara Tersangka Kasus Indosurya Lebih dari Lima Kali

Kabareskrim: Bolak-balik Perkara Tersangka Kasus Indosurya Lebih dari Lima Kali

Nasional
Kemlu Tindak Lanjuti Laporan Soal 149 Buruh Migran Disebut Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah

Kemlu Tindak Lanjuti Laporan Soal 149 Buruh Migran Disebut Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah

Nasional
900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Gelar Aksi Teatrikal di Depan Gedung KPK

900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Gelar Aksi Teatrikal di Depan Gedung KPK

Nasional
Wapres Sebut Banyak Daerah Masih Mencari Model Mal Pelayanan Publik

Wapres Sebut Banyak Daerah Masih Mencari Model Mal Pelayanan Publik

Nasional
[LIVE STREAMING] Kondisi Terkini Ukraina Jelang Kedatangan Jokowi

[LIVE STREAMING] Kondisi Terkini Ukraina Jelang Kedatangan Jokowi

Nasional
Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia

Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.