Wiranto: Tidak Bisa Klaim Sendiri, Hitung Sendiri, Deklarasi Sendiri

Kompas.com - 29/04/2019, 14:53 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor pusat PT. Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor pusat PT. Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, segala bentuk dugaan kecurangan pemilu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, penegak hukum, maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, seluruh pihak tidak bisa mengklaim dan mendeklarasikan kemenangan sendiri.

"Pemilu ini kan sudah dilaksanakan dengan baik, terlaksana dengan baik, enggak bisa kemudian menghitung sendiri, mengklaim sendiri, mendeklarasikan sendiri. Orang lain ngomong enggak boleh, kemudian menuduh yang lain curang," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Hashim: Pendukung Prabowo Sangat Marah, Termasuk Saya

Wiranto meminta seluruh pihak yang menduga adanya kecurangan untuk melaporkan, bukan dengan mengklaim kecurangan tanpa kebenaran.

Penyelenggara pemilu, lanjut Wiranto, memiliki sentra Gabungan Keamanan Terpadu (Gakkumdu) yang menjadi wadah bagi pihak manapun untuk melaporkan segala dugaan kecurangan pemilu.

"Ada Gakkumdu kalau kecurangan terjadi di daerah. Kalau terjadi di beberapa daerah kemudian diselesaikan dengan Bawaslu. Kalau menyangkut selisih suara yang cukup signifikan, ada MK, kan begitu," ungkapnya.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Siapkan Video hingga Foto Bukti Kecurangan Kubu 02

Ia juga menolak jika ada tim pencari fakta kecurangan pemilu dalam mengawal hasil resmi rekapitulasi Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya enggak perlu kan. Pansus sudah ditolak, kemudian pencarian fakta juga enggak perlu. Kita enggak boleh duplikasi, sudah ada hukum yang mengatur segala masalah pemilu," ucapnya.

Adanya penyelenggara pemilu dan MK, lanjutnya, menjadi dasar tidak diperlukannya tim pencari fakta kecurangan pemilu.

"Sudah ada badan resmi yang menangani untuk menyelesaikan masalah pemilu. Untuk apa lagi ada badan-badan lain, harus percaya dong," pungkasnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X