Klaim Kemenangan Jokowi-Ma'ruf, TKN Tetap Hormati Prosedur Resmi di KPU

Kompas.com - 19/04/2019, 21:10 WIB
Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin mengklaim kemenangan Jokowi-Maruf  dalam konferensi pers di Rumah Cemara 19, Jakarta, Jumat (19/4/2019) malam. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANTim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin mengklaim kemenangan Jokowi-Maruf dalam konferensi pers di Rumah Cemara 19, Jakarta, Jumat (19/4/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengklaim kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko, mengatakan, keputusan untuk mengklaim kemenangan dengan mengacu pada berbagai hasil hitung cepat atau quick count.

Meski mengklaim kemenangan Jokowi-Ma'ruf, TKN tetap menghormati dan mengikuti proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Mengacu Hasil Hitung Cepat, TKN Klaim Kemenangan Jokowi-Maruf

"Saya katakan dengan tegas bahwa kami sangat menghormati dan mengikuti prosedur bahwa kami bersabar untuk menunggu keputusan resmi yang akan disampaikan KPU," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Rumah Cemara 19, Jakarta, Jumat (19/4/2019) malam.

Moeldoko mengatakan, keputusan untuk mengklaim kemenangan dengan mengacu pada berbagai hasil hitung cepat yang dinilainya kredibel dan teruji.

"Dasarmya adalah hasil quick count yang dilakukan oleh 12 lembaga quick count yang sangat kredibel itu. Dasarnya hasil quick count yang sangat kredibel selama ini memiliki tradisi keilmuan yang teruji dan sudah banyak terbukti dari beberapa tahun belakangan ini," kata dia.

Baca juga: Jokowi-Maruf Unggul di Real Count Sementara, TKN Tak Mau Dahului Keputusan KPU

Menurut Moeldoko, pernyataan TKN ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada publik yang sudah memilih Jokowi-Ma'ruf.

Oleh karena itu, TKN perlu memberikan keyakinan kepada pemilih Jokowi-Ma'ruf.

"Untuk itu TKN malam ini membuat sebuah pernyataan, itu kira-kira urgensinya. Ya (Jokowi-Ma'ruf) sebagai calon tidak boleh (menyatakan klaim kemenangan), tapi kami adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memenangkan. Hak kami untuk mengumumkan," kata Moeldoko.

Hal senada juga disampaikan Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir. Ia menilai, selama ini hasil hitung cepat tak jauh berbeda dengan hasil resmi KPU.

Baca juga: TKN Instruksikan TKD dan Relawan Kawal Kemungkinan Pemilu Susulan di 1.696 TPS

 

"Ini kan sebuah fakta ya, kalau kita belajar dari kemarin pemilihan Gubernur DKI Jakarta ketika waktu itu quick count juga diakui sebagai salah satu dasar dan selebrasi langsung dilakukan. Nah yang aneh itu kan ketika pada saat sekarang quick count dipertanyakan, sebelumnya diakui dan ini menurut saya kita harus terbuka mata dan hati kita," ujar Erick.

"Hari ini kita bukan jumawa, karena apa yang dilihat dari hasil quick count itu adalah nyata dan sudah dilakukan sebelum-sebelumnya," lanjut Erick.

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Perbandingan Hasil Quick Count Litbang Kompas dan Hasil Perhitungan KPU 2007-2018

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, Tapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, Tapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Nasional
Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Nasional
7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar 'Swab Test' dalam 2 Tahap

7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar "Swab Test" dalam 2 Tahap

Nasional
Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Nasional
Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Nasional
BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Nasional
Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Nasional
Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Nasional
KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menunggu 'Reshuffle' di Tengah Pandemi

Menunggu "Reshuffle" di Tengah Pandemi

Nasional
Baleg Sayangkan Kelompok Buruh Keluar dari Tim Teknis RUU Cipta Kerja

Baleg Sayangkan Kelompok Buruh Keluar dari Tim Teknis RUU Cipta Kerja

Nasional
Gugus Tugas: Penularan Covid-19 Mudah Terjadi dalam Ruangan, meski Sirkulasi Udara Baik

Gugus Tugas: Penularan Covid-19 Mudah Terjadi dalam Ruangan, meski Sirkulasi Udara Baik

Nasional
18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden, Bagaimana Nasib Pegawainya?

18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden, Bagaimana Nasib Pegawainya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X