Eks Anggota DPR Markus Nari, Tersangka ke-8 Kasus E-KTP, Ditahan KPK

Kompas.com - 01/04/2019, 21:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari, Senin (1/4/2019) malam. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari, Senin (1/4/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) resmi menahan mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari, Senin (1/4/2019) malam.

Ia merupakan tersangka kedelapan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Sebelumnya ia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak Senin pagi.

Markus telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP sejak 2017 silam.

Baca juga: Markus Nari Bantah Terima Rp 4 Miliar Terkait Proyek E-KTP

Ia tampak keluar dari gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan sekitar pukul 19.56 WIB. Markus hanya melempar senyum dan langsung memasuki mobil tahanan.

"MN (Markus Nari) ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam keterangan tertulis, Senin malam.

Dalam kasus e-KTP, Markus diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran e-KTP.

Baca juga: Novanto Saksikan Penyerahan Uang E-KTP untuk Mekeng dan Markus Nari

Pada tahun 2012, saat itu dilakukan proses pembahas anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun.

Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri saat itu. Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar.

Sebelumnya, Markus juga sudah berstatus tersangka dalam perkara menghalangi proses hukum kasus korupsi e-KTP.

Baca juga: Politisi PKS Tamsil Linrung Tak Tahu Markus Nari Memuluskan Anggaran e-KTP

Pada Juli 2018, Febri pernah menjelaskan, Markus sempat tak kunjung ditahan dengan alasan tim penyidik melakukan dua penyidikan terhadap Markus.

Yaitu, dalam kasus korupsi e-KTP dan perkara menghalangi proses hukum dalam kasus yang sama. Saat itu, penahanan terhadap Markus dirasa belum diperlukan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X