Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Kasus Markus Nari, Apa yang Digali Penyidik dari Yorrys Raweyai?

Kompas.com - 31/10/2017, 15:04 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Ketua Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar Yorrys Reweyai, Selasa (31/10/2017).

Yorrys diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan perkara merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka anggota DPR RI Markus Nari.

Seusai pemeriksaan, Yorrys mengatakan, penyidik KPK menanyakan soal sejumlah pihak dan hal-hal terkait bidang hukum di Partai Golkar.

Misalnya, penyidik menanyakan soal ada atau tidak skenario yang dibuat Markus Nari yang terkait kasus e-KTP, seperti pertemuan-pertemuan, penarikan BAP, dan pencabutan BAP oleh mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani.

Baca: Kasus Rintangi Penyidikan E-KTP, Elza Syarief Bantah Kenal Markus Nari

Anggota DPR RI, Markus Nari saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Anggota DPR RI, Markus Nari saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).
Yorrys mengatakan, dia tidak mengetahui seputar hal-hal tersebut. 

"Ada beberapa kali pertemuan yang diinisiasi oleh Markus dalam rangka membuat skenario. Apakah saya tahu apa tidak, saya enggak tahu," kata Yorrys, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Selain terkait Markus, Yorrys juga mengaku ditanya terkait Rudi Alfonso, yang merupakan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar dan tentang Miryam.

Nama Rudi Alfonso muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. 

Baca: Kepada Elza Syarief, Miryam Mengaku Dimarahi Dua Politisi Hanura

Rudi diduga memengaruhi Miryam S Haryani, untuk berbohong dan mencabut keterangan dalam BAP.

Ia sempat menjelaskan hubungan Rudi dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. 

Menurut Yorrys, kasus yang melibatkan Ketua Umum atau kader Golkar di daerah ditangani oleh Bidang Hukum.

"Ya salah satu, karena dia ketua bidang hukum kan. Tapi hubungan persahabatan dan pekerjaan antara Rudi dan Ketum bukan baru, artinya sudah lama," ujar Yorrys.

Kompas TVPolitisi Partai Golkar, Markus Nari menjadi terlibat dalam pembahasan anggaran proyek KTP elektronik.

az

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com