Ini Kepatuhan LHKPN di 7 Bidang Pemerintahan Per 25 Februari 2019

Kompas.com - 25/02/2019, 14:55 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) berdasarkan data per 25 Februari 2019.

Data KPK menunjukkan, dari 329.142 penyelenggara negara yang wajib lapor, hanya 58.598 orang yang sudah melaporkan LHKPN atau setara 17,80 persen.

Sementara, sebanyak 270.544 orang belum melaporkan LHKPN.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi penyelenggara negara yang sudah melaporkan kekayaannya.


"Kami apresiasi juga lebih dari 58.000 penyelenggara negara yang sudah melaporkan kekayaannya di hari-hari awal," kata Febri melalui keterangan tertulis, Senin (25/2/2019).

Baca juga: KPK Pelajari Kemungkinan Umumkan LHKPN Secara Lebih Rinci

Menurut laporan KPK, terdapat 7 bidang yang tingkat kepatuhan LHKPN-nya diukur, yaitu eksekutif, yudikatif, MPR, DPR, DPD, DPRD, dan BUMN/BUMD.

Dari lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, DPD RI memiliki tingkat kepatuhan tertinggi yaitu 60,29 persen.

Rinciannya, dari 136 wajib lapor, sebanyak 82 anggota sudah melaporkan dan 54 lainnya belum melaporkan.

Sementara itu, DPR RI memiliki tingkat kepatuhan terendah sebesar 7,63 persen, dengan 524 wajib lapor.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 orang sudah melaporkan dan 484 orang lainnya belum melaporkan LHKPN.

Febri mengatakan, masih ada waktu hingga 31 Maret 219 bagi para penyelenggara negara untuk mengumpulkan LHKPN.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X