Ini Kepatuhan LHKPN di 7 Bidang Pemerintahan Per 25 Februari 2019

Kompas.com - 25/02/2019, 14:55 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) berdasarkan data per 25 Februari 2019.

Data KPK menunjukkan, dari 329.142 penyelenggara negara yang wajib lapor, hanya 58.598 orang yang sudah melaporkan LHKPN atau setara 17,80 persen.

Sementara, sebanyak 270.544 orang belum melaporkan LHKPN.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi penyelenggara negara yang sudah melaporkan kekayaannya.

"Kami apresiasi juga lebih dari 58.000 penyelenggara negara yang sudah melaporkan kekayaannya di hari-hari awal," kata Febri melalui keterangan tertulis, Senin (25/2/2019).

Baca juga: KPK Pelajari Kemungkinan Umumkan LHKPN Secara Lebih Rinci

Menurut laporan KPK, terdapat 7 bidang yang tingkat kepatuhan LHKPN-nya diukur, yaitu eksekutif, yudikatif, MPR, DPR, DPD, DPRD, dan BUMN/BUMD.

Dari lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, DPD RI memiliki tingkat kepatuhan tertinggi yaitu 60,29 persen.

Rinciannya, dari 136 wajib lapor, sebanyak 82 anggota sudah melaporkan dan 54 lainnya belum melaporkan.

Sementara itu, DPR RI memiliki tingkat kepatuhan terendah sebesar 7,63 persen, dengan 524 wajib lapor.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 orang sudah melaporkan dan 484 orang lainnya belum melaporkan LHKPN.

Febri mengatakan, masih ada waktu hingga 31 Maret 219 bagi para penyelenggara negara untuk mengumpulkan LHKPN.

Baca juga: KPK Kembali Ingatkan Seluruh Penyelenggara Negara untuk Urus LHKPN

 

KPK berharap agar para pimpinan di lembaga masing-masing dapat mendorong anggotanya agar melaporkan LHKPN.

"KPK mengajak kembali agar pimpinan-pimpinan instansi atau lembaga negara segera mengintruksikan pada PN (penyelenggara negara) di jajarannya untuk melaporkan LHKPN," kata Febri.

Ia juga berharap penyelenggara negara yang sudah melaporkan LHKPN dapat menjadi contoh bagi yang lain.

Berikut rincian tingkat kepatuhan di 7 bidang instansi pemerintah menurut data KPK:

1. Eksekutif: 18,54 persen

  • Wajib lapor: 260.460
  • Sudah lapor: 48.294
  • Belum lapor: 212.166

2. Yudikatif: 13,12 persen

  • Wajib lapor: 23.855
  • Sudah lapor: 3.129
  • Belum lapor: 20.726

3. MPR: 50 persen

  • Wajib lapor: 2
  • Sudah lapor: 1
  • Belum lapor: 1

4. DPR: 7,63 persen

  • Wajib lapor: 524
  • Sudah lapor: 40
  • Belum lapor: 484

5. DPD: 60,29 persen

  • Wajib lapor: 136
  • Sudah lapor: 82
  • Belum lapor: 54

6. DPRD: 10,21 persen

  • Wajib lapor: 16.310
  • Sudah lapor: 1.665
  • Belum lapor: 14.645

7. BUMN/BUMD: 19,34 persen

  • Wajib lapor: 27.855
  • Sudah lapor: 5.387
  • Belum lapor: 22.468



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X