Ini Kepatuhan LHKPN di 7 Bidang Pemerintahan Per 25 Februari 2019

Kompas.com - 25/02/2019, 14:55 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) berdasarkan data per 25 Februari 2019.

Data KPK menunjukkan, dari 329.142 penyelenggara negara yang wajib lapor, hanya 58.598 orang yang sudah melaporkan LHKPN atau setara 17,80 persen.

Sementara, sebanyak 270.544 orang belum melaporkan LHKPN.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi penyelenggara negara yang sudah melaporkan kekayaannya.

"Kami apresiasi juga lebih dari 58.000 penyelenggara negara yang sudah melaporkan kekayaannya di hari-hari awal," kata Febri melalui keterangan tertulis, Senin (25/2/2019).

Baca juga: KPK Pelajari Kemungkinan Umumkan LHKPN Secara Lebih Rinci

Menurut laporan KPK, terdapat 7 bidang yang tingkat kepatuhan LHKPN-nya diukur, yaitu eksekutif, yudikatif, MPR, DPR, DPD, DPRD, dan BUMN/BUMD.

Dari lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, DPD RI memiliki tingkat kepatuhan tertinggi yaitu 60,29 persen.

Rinciannya, dari 136 wajib lapor, sebanyak 82 anggota sudah melaporkan dan 54 lainnya belum melaporkan.

Sementara itu, DPR RI memiliki tingkat kepatuhan terendah sebesar 7,63 persen, dengan 524 wajib lapor.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 orang sudah melaporkan dan 484 orang lainnya belum melaporkan LHKPN.

Febri mengatakan, masih ada waktu hingga 31 Maret 219 bagi para penyelenggara negara untuk mengumpulkan LHKPN.

Baca juga: KPK Kembali Ingatkan Seluruh Penyelenggara Negara untuk Urus LHKPN

 

KPK berharap agar para pimpinan di lembaga masing-masing dapat mendorong anggotanya agar melaporkan LHKPN.

"KPK mengajak kembali agar pimpinan-pimpinan instansi atau lembaga negara segera mengintruksikan pada PN (penyelenggara negara) di jajarannya untuk melaporkan LHKPN," kata Febri.

Ia juga berharap penyelenggara negara yang sudah melaporkan LHKPN dapat menjadi contoh bagi yang lain.

Berikut rincian tingkat kepatuhan di 7 bidang instansi pemerintah menurut data KPK:

1. Eksekutif: 18,54 persen

  • Wajib lapor: 260.460
  • Sudah lapor: 48.294
  • Belum lapor: 212.166

2. Yudikatif: 13,12 persen

  • Wajib lapor: 23.855
  • Sudah lapor: 3.129
  • Belum lapor: 20.726

3. MPR: 50 persen

  • Wajib lapor: 2
  • Sudah lapor: 1
  • Belum lapor: 1

4. DPR: 7,63 persen

  • Wajib lapor: 524
  • Sudah lapor: 40
  • Belum lapor: 484

5. DPD: 60,29 persen

  • Wajib lapor: 136
  • Sudah lapor: 82
  • Belum lapor: 54

6. DPRD: 10,21 persen

  • Wajib lapor: 16.310
  • Sudah lapor: 1.665
  • Belum lapor: 14.645

7. BUMN/BUMD: 19,34 persen

  • Wajib lapor: 27.855
  • Sudah lapor: 5.387
  • Belum lapor: 22.468



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X