Sekjen Berkarya: Saat Debat, Jokowi Banyak Sampaikan Data Invalid

Kompas.com - 19/02/2019, 19:27 WIB
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso berpendapat bahwa calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo banyak menyampaikan data-data yang invalid saat debat kedua pilpres.

Priyo mengatakan, ada perbedaan antara data yang disampaikan Jokowi dan data yang dimiliki oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kami justru melihat banyak data yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu invalid. Karena Kami punya data lain yang cukup bisa mengonfirmasi bahwa beberapa capaian yang disampaikan itu datanya tidak cukup jujur," ujar Priyo dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kepemilikan Lahan Prabowo, Ini Kata Kalla

Misalnya, mengenai klaim Jokowi yang telah membangun jalan desa sepanjang 191.000 kilometer selama masa pemerintahannya.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga itu tak yakin dengan klaim tersebut. Sebab, angka 191.000 kilometer baru dapat ditemukan jika dihitung sejak zaman Presiden Soeharto.

"Setelah kami cek sebenarnya angka itu dari mana. Angka tersebut mungkin akumulasi dari jalan desa yang dibangun dari zaman Pak Soeharto kemudian pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega sampai pak SBY. Itu kalau ditotal baru mencapai 191.000 kilometer," kata Priyo.

Isu lainnya menyangkut klaim Jokowi soal memenangkan gugatan dari 11 perusahaan yang telah merusak lingkungan hidup. Jokowi mengatakan negara telah menerima Rp 11 triliun dari hasil pembayaran denda.

Namun, Priyo mengacu pada data Greenpeace yang membantah klaim Jokowi. Data Greenpeace menyatakan bahwa dari 11 perusahaan itu tidak ada satu pun yang membayar denda.

Baca juga: Kubu Prabowo Diminta Tak Berlebihan Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Lahan

Kemudian, Priyo juga mengkritik klaim Jokowi yang mengatakan tidak ada konflik agraria selama masa pemerintahannya.

Kendati demikian, kata Priyo, dari data Konsorsium Pembaruan Agraria, angka konflik agraria pada 2017 naik 50 persen jika dibandingkan tahun 2016.

"Ada 659 konflik dengan luas lahan 520.508 hektar. Artinya ada dua konflik agraria per hari di sektor Perkebunan properti infrastruktur kehutanan pesisir dan pertambangan. Ini kami mohon penjelasan juga," ucap Priyo.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X