Kubu Prabowo Diminta Tak Berlebihan Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Lahan

Kompas.com - 19/02/2019, 18:42 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, kubu pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto seharusnya tak berlebihan menanggapi pernyataan Jokowi dalam debat kedua pada Minggu (17/2/2019).

Pernyataan yang dimaksud adalah ketika Jokowi menyebutkan ratusan ribu hektar lahan yang dikuasai Prabowo.

Juru Bicara Bidang Hukum PSI Rian Ernest mengatakan, tak ada yang salah dengan pernyataan Jokowi.

"Kalau Pak Jokowi sampaikan fakta bahwa Pak Prabowo bisa memanfaatkan ratusan ribu hektar untuk bisnis Beliau, lalu apa salahnya?" kata Rian, kepada Kompas.com, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: Pernyataan soal Kepemilikan Lahan Capres Dinilai Bukan Serangan terhadap Pribadi

Rian mengatakan, Jokowi hanya memaparkan fakta mengenai rekam jejak lawan politiknya yang juga masih berkaitan dengan tema debat. 

Pernyataan ini juga disampaikannya menanggapi pelaporan oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB).

TAIB melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu.

Menurut Rian, apa yang dilakukan Jokowi dengan menyampaikan kepemilikan aset itu justru mutlak dilakukan karena laya diketahui publik.

"Kualitas personal mutlak diketahui, untuk diuji konsistensi dan komitmen nyata," kata dia.

Jokowi dilaporkan atas tuduhan menyerang pribadi Prabowo saat debat.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kepemilikan Lahan Prabowo, Ini Kata Kalla

Hal itu mengacu pada pernyataan Jokowi yang menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

Prabowo mengakui data tersebut. Ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X