JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menegaskan, calon presiden nomor urur 01 Joko Widodo tak melakukan kebohongan dalam debat kedua pilpres 2019.
Menurut dia, kalau pun hal yang diucapkan Jokowi tak sesuai dengan realita di lapangan, hal itu bukan berarti sebuah kebohongan.
Misalnya terkait pernyataan Jokowi yang menyebut tidak ada kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir. Hasto mengakui masih ada kebakaran hutan yang terjadi.
Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Sampaikan Kebohongan Publik
Namun, bukan berarti Jokowi menyampaikan kebohongan karena faktanya jumlah kebakaran hutan sudah jauh lebih berkurang.
"Ya yang disampaikan pak Jokowi adalah sebuah progres. Bagaimana sebelumnya kebakaran hutan itu membuat kita diprotes negara-negara tetangga. Itu bisa diatasi," kata Hasto.
Oleh karena itu, Hasto menilai berlebihan apabila Jokowi dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan kebohongan publik yang disampaikan saat debat. Ia menegaskan bahwa segenap partai koalisi dan partai pendukung siap membela Jokowi.
"Kalau dikit-dikit lapor, kami akan melindungi Pak Jokowi. Seluruh partai koalisi Indonesia Kerja jadi benteng terbaik Pak Jokowi dan Ma'ruf amin. Demikian pula rakyat," kata Hasto.
Koalisi masyarakat anti hoaks melaporkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ke Bwaslu atas dugaan kebohongan publik yang disampaikan saat debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).
Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Harus Minta Maaf karena Sampaikan Data yang Salah
Kuasa hukum koalisi, Eggi Sudjana mengungkapkan, koalisi melaporkan Jokowi ke Bawaslu sebagai seorang yang berkedudukan sebagai calon presiden, bukan presiden yang telah memberikan keterangan palsu dan merugikan masyarakat.
"Koalisi ini menyepakati untuk melaporkan saudara Joko Widodo dalam perspektifnya sebagai capres saat debat kedua," ujar Eggi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).
Eggi menjelaskan, kebohongan publik yang dijadikan sebagai barang bukti adalah pernyataan Jokowi di antaranya mengenai tentang impor jagung, infrastruktur internet, dan kebakaran hutan.