Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Pelapor Jokowi ke Bawaslu Tidak Mengerti Konteks

Kompas.com - 19/02/2019, 16:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko berpendapat, pihak yang melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas pernyataannya di debat kedua, 17 Februari 2019 lalu, salah kaprah dan tidak mengerti konteks.

"Kadang-kadang orang itu enggak memasukan sebuah pernyataan ke dalam konteks. Enggak ada keinginan Pak Jokowi untuk menyerang. Enggak ada itu," ujar Moeldoko saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Diketahui, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) atas pernyataannya di debat kedua. Jokowi yang menyinggung Prabowo memiliki ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dan Aceh dinilai telah menyerang mantan Danjen Kopassus itu secara personal.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu soal Kepemilikan Lahan Prabowo

Oleh karena itu, pelapor menuding Jokowi melanggar Pasal 280 ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu melarang peserta, pelaksana beserta tim kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain selama kampanye.

Moeldoko menjelaskan pernyataan Jokowi itu merujuk kepada tema debat, yakni energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Jokowi ingin mengatakan bahwa pemerintahannya tidak memberikan konsesi lahan semeter pun kepada perusahaan-perusahaan besar. Sebaliknya, selama 4,5 tahun, pemerintahannya justru memberikan konsesi lahan kepada masyarakat kecil.

"Pak Jokowi mengatakan saya itu membagikannya ke masyarakat-masyarakat kecil. Saya itu tidak membagikan ke yang besar-besar sebagai contoh seperti yang Pak Prabowo miliki yang luasnya itu sekian ratus hektare," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Sampaikan Kebohongan Publik

Selain itu, pemerintahannya mengambil kembali konsesi lahan dari perusahaan-perusahaan besar yang tidak produktif untuk diserahkan kepada masyarakat kecil, misalnya petani.

Moeldoko pun mengajak seluruh pihak untuk tidak asal bertindak. Mantan Panglima TNI itu juga meminta agar menempatkan sebuah pernyataan ke dalam konteks sehingga tidak perlu ada pelaporan seperti yang dilakukan TAIB.

"Jangan diputar-putar seolah-olah Pak Jokowi bohong dan seterusnya. Jangan dibolak-balik dong sampai jadi bingung semuanya," ujar Moeldoko.

Kompas TV Kepala Staf Kepresidenan menyebut Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dokter kepresidenan untuk menangani Ani Yudhoyono. Disampaikan oleh Moeldoko saat dijumpai di Istana Negara Jakarta jika dirinya telah berkoordinasi dengan Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Terawan Agus Putranto yang merupakan salah satu dokter kepresidenan. Moeldoko pun mengatakan jika saat ini dokter kepresidenan telah berada di Singapura untuk menangani kesehatan ibu Ani Yudhoyono.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com