JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko berpendapat, pihak yang melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas pernyataannya di debat kedua, 17 Februari 2019 lalu, salah kaprah dan tidak mengerti konteks.
"Kadang-kadang orang itu enggak memasukan sebuah pernyataan ke dalam konteks. Enggak ada keinginan Pak Jokowi untuk menyerang. Enggak ada itu," ujar Moeldoko saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Diketahui, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) atas pernyataannya di debat kedua. Jokowi yang menyinggung Prabowo memiliki ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dan Aceh dinilai telah menyerang mantan Danjen Kopassus itu secara personal.
Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu soal Kepemilikan Lahan Prabowo
Oleh karena itu, pelapor menuding Jokowi melanggar Pasal 280 ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal itu melarang peserta, pelaksana beserta tim kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain selama kampanye.
Moeldoko menjelaskan pernyataan Jokowi itu merujuk kepada tema debat, yakni energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
Jokowi ingin mengatakan bahwa pemerintahannya tidak memberikan konsesi lahan semeter pun kepada perusahaan-perusahaan besar. Sebaliknya, selama 4,5 tahun, pemerintahannya justru memberikan konsesi lahan kepada masyarakat kecil.
"Pak Jokowi mengatakan saya itu membagikannya ke masyarakat-masyarakat kecil. Saya itu tidak membagikan ke yang besar-besar sebagai contoh seperti yang Pak Prabowo miliki yang luasnya itu sekian ratus hektare," ujar Jokowi.
Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Sampaikan Kebohongan Publik
Selain itu, pemerintahannya mengambil kembali konsesi lahan dari perusahaan-perusahaan besar yang tidak produktif untuk diserahkan kepada masyarakat kecil, misalnya petani.
Moeldoko pun mengajak seluruh pihak untuk tidak asal bertindak. Mantan Panglima TNI itu juga meminta agar menempatkan sebuah pernyataan ke dalam konteks sehingga tidak perlu ada pelaporan seperti yang dilakukan TAIB.
"Jangan diputar-putar seolah-olah Pak Jokowi bohong dan seterusnya. Jangan dibolak-balik dong sampai jadi bingung semuanya," ujar Moeldoko.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.