Bambang Widjojanto Jadi Panelis Debat, Timses Jokowi-Ma'ruf Ingatkan Harus Netral

Kompas.com - 30/12/2018, 18:24 WIB
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto, saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto, saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhatikan netralitas panelis dalam debat Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang menjadi panelis.

Hasto meminta KPU mendengarkan masukan masyarakat juga mengenai hal ini.

"Ketika ada yang memberikan masukan tentang Bambang Widjojanto dan kemudian yang lain, itu KPU harus menggunakan seluruh instrumen publiknya untuk menangkap pendapat tersebut karena syarat panelis netral itu sangat penting," ujar Hasto di Posko Cemara, Minggu (30/12/2018).

Baca juga: Inti dari Debat Akan Tunjukkan Perbedaan Perspektif antara Jokowi dan Prabowo

Hasto mengatakan, rekam jejak Bambang Widjojanto harus menjadi perhatian. Pada Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017, Bambang menjadi tim pakar pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno kini menjadi calon wakil presiden yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019.

"Rekam jejak yang disampaikan bahwa pernah jadi partisan dalam kontestasi pilkada, itu harusnya didengarkan oleh KPU," kata dia.

Meski demikian, TKN Jokowi-Ma'ruf menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada KPU. Hasto hanya berharap KPU bisa menunjuk panelis yang terbukti independen dan netral.

"Termasuk menjaga jarak dengan penguasa itu sendiri," kata dia.

Baca juga: Adnan Topan: Ada 2 Aspek yang Penting Dibahas Capres saat Debat Pertama

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan delapan orang panelis untuk debat pertama pilpres.

Dari delapan orang panelis itu, tujuh orang sudah dikonfirmasi dan mengaku bersedia. Sementara, satu orang lagi yang berasal dari unsur pimpinan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) masih dalam konfirmasi.

Tujuh nama yang sudah menyatakan kesediaannya adalah Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, Adnan Topan Husodo, Bambang Widjojanto, dan Margarito Kamis.

Pada debat pertama pilpres, tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya digelar pada 17 Januari 2019.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X