Adnan Topan: Ada 2 Aspek yang Penting Dibahas Capres saat Debat Pertama

Kompas.com - 29/12/2018, 15:23 WIB
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKoordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Panelis debat pertama pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Adnan Topan Husodo, menuturkan, ada dua aspek penting yang dibahas kedua calon presiden mengenai isu korupsi.

Kedua aspek tersebut setidaknya bisa menjadi sebuah rumusan antikorupsi yang hingga saat ini belum terlihat selama masa kampanye.

"Ada dua aspek yang paling penting, pertama bagaimana hukum benar-benar dibersihkan dari berbagai kepentingan sehingga bisa menjadi alat memberantas korupsi," kata Adnan ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/12/2018).

Pemberantasan korupsi, lanjut Adnan, penting untuk ketertiban sosial dan hukum yang baru bisa ditegakkan ketika penegak hukumnya juga tertib dan bersih.

Baca juga: Moeldoko Anggap Prabowo Tak Hargai Upaya Pemberantasan Korupsi

Menurut dia, salah satu fondasi sebuah negara adalah adanya penegakkan hukum meskipun indeks demokrasinya sudah baik.

"Demokrasi tanpa hukum yang sehat itu berbahaya. Nah itu saya kira penting bagaimana kemudian reformasi sektor hukum benar-benar menjadi perhatian serius dari calon pemimpin," paparnya.

Aspek kedua, seperti diungkapkan Adnan, yaitu bagaimana reformasi negara dalam sektor politiknya. Sebab, hukum dan politik merupakan dua aspek yang paling menentukan kebijakan negara.

"Keputusan-keputusan berbagai macam agenda yang dibuat dan sering kali agenda itu juga menghambat pemberantasan korupsi karena aspek hukum dan politik," imbuhnya.

Baca juga: KPK Akan Undang 16 Ketum Parpol dalam Konferensi Pemberantasan Korupsi

Kalau kedua aspek itu mampu berjalan dengan baik, kata Adnan, reformasi berbagai sektor lembaga, kementerian, dan kebijakan publik akan mudah dilakukan.

Di sisi lain, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) juga meminta kepada kedua capre, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk membuat sebuah rumusan atau konsep antikorupsi yang diintegrasikan dalam kebijakan pemerintah.

"Sekarang antikorupsi masih dijadikan alat untuk menyerang lawan politik. Seharusnya ya para calon menampilkan gagasan antikorupsi karena bagaimanapun ada kelompok masyarakat yang membutuhkan gagasan," katanya.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X