Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adnan Topan: Ada 2 Aspek yang Penting Dibahas Capres saat Debat Pertama

Kompas.com - 29/12/2018, 15:23 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panelis debat pertama pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Adnan Topan Husodo, menuturkan, ada dua aspek penting yang dibahas kedua calon presiden mengenai isu korupsi.

Kedua aspek tersebut setidaknya bisa menjadi sebuah rumusan antikorupsi yang hingga saat ini belum terlihat selama masa kampanye.

"Ada dua aspek yang paling penting, pertama bagaimana hukum benar-benar dibersihkan dari berbagai kepentingan sehingga bisa menjadi alat memberantas korupsi," kata Adnan ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/12/2018).

Pemberantasan korupsi, lanjut Adnan, penting untuk ketertiban sosial dan hukum yang baru bisa ditegakkan ketika penegak hukumnya juga tertib dan bersih.

Baca juga: Moeldoko Anggap Prabowo Tak Hargai Upaya Pemberantasan Korupsi

Menurut dia, salah satu fondasi sebuah negara adalah adanya penegakkan hukum meskipun indeks demokrasinya sudah baik.

"Demokrasi tanpa hukum yang sehat itu berbahaya. Nah itu saya kira penting bagaimana kemudian reformasi sektor hukum benar-benar menjadi perhatian serius dari calon pemimpin," paparnya.

Aspek kedua, seperti diungkapkan Adnan, yaitu bagaimana reformasi negara dalam sektor politiknya. Sebab, hukum dan politik merupakan dua aspek yang paling menentukan kebijakan negara.

"Keputusan-keputusan berbagai macam agenda yang dibuat dan sering kali agenda itu juga menghambat pemberantasan korupsi karena aspek hukum dan politik," imbuhnya.

Baca juga: KPK Akan Undang 16 Ketum Parpol dalam Konferensi Pemberantasan Korupsi

Kalau kedua aspek itu mampu berjalan dengan baik, kata Adnan, reformasi berbagai sektor lembaga, kementerian, dan kebijakan publik akan mudah dilakukan.

Di sisi lain, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) juga meminta kepada kedua capre, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk membuat sebuah rumusan atau konsep antikorupsi yang diintegrasikan dalam kebijakan pemerintah.

"Sekarang antikorupsi masih dijadikan alat untuk menyerang lawan politik. Seharusnya ya para calon menampilkan gagasan antikorupsi karena bagaimanapun ada kelompok masyarakat yang membutuhkan gagasan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com