Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rencana Menghidupkan PMP Jangan Demi Dapatkan Suara Pecinta Pak Harto..."

Kompas.com - 30/11/2018, 18:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya mengapresiasi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hendak menghidupkan kembali pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 2019 mendatang.

"Alhamdulilah apabila rencana itu menjadi kenyataan. Pelajar-pelajar kita memang butuh pendidikan moral Pancasila," ujar Ketua DPP Partai Berkarya Andi Badarudin Picunang melalui pesan singkat, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Kemendikbud Kaji Kemungkinan Terapkan Pelajaran PMP pada 2019

 

Menurut dia, memang sudah seharusnya pemerintah saat ini mengaplikasi hal-hal positif yang pernah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

Termasuk dalam hal ini menghidupkan kembali pelajaran PMP yang pernah diterapkan pada era Orde Baru.

Andi sekaligus mengingatkan pemerintah supaya rencana tersebut tak bermuatan politis. Jangan sampai rencana itu berkaitan dengan Pemilu 2019.

"Asalkan rencana ini jangan bermuatan politis. Hanya mau mengambil ceruk suara pencinta Pak Harto. Sebab saya yakin kebanyakan kan akan berpikir begitu," ujar Andi.

Baca juga: Jokowi: Begitulah kalau Pendidikan Moral Ditinggalkan...

 

Dugaan itu bukan tanpa dasar. Pasalnya rencana menghidupkan pelajaran PMP diwacanakan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang diketahui maju kembali pada periode selanjutnya.

"Karena kenapa baru sekarang di saat masa kampanye dibahasakan?" ujar Andi.

Oleh sebab itu, untuk membuktikan apakah rencana itu bermuatan politis atau tidak, ia berharap pemerintah betul-betul mengimplementasikannya.

Baca juga: Caleg Partai Berkarya Dekati Milenial dan Andalkan Figur Soeharto

 

"Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari apa yang diajarkan di PMP masa Pak Harto, yakni menguraikan butir per butir Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari," ujar Andi.

Diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji kemungkinan penerapan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di bangku sekolah pada 2019.

Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dikutip dari siaran pers resmi, Jumat (30/11/2018).

"Penerapan mata pelajaran PMP sedang dikaji. Kami masih carikan solusi jangan sampai menambah pelajaran," kata Muhadjir.

Baca juga: Sekjen Berkarya: Pak Harto Hidupnya Sederhana, Kok Tega Disebut Guru Korupsi

Kajian itu dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, di Kota Malang, Jawa Timur.

Berbeda dengan PMP pada era Orde Baru, PMP yang sedang dikaji ini direncanakan akan lebih konkret dalam hal penanaman nilai-nilai ke-Indonesia-an.

Penerapan penanaman nilai itu yakni mengajarkan etika. Kemudian, diturunkan lagi menjadi norma, dan diturunkan lagi menjadi perilaku.

PMP direncanakan diterapkan sejak sekolah pra-dasar.

Kompas TV Partai Berkarya akan melaporkan juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah karena menyebut Presiden kedua RI Suharto sebagai guru korupsi di Indonesia. Bagi partai Berkarya pernyataan itu merupakan pencemaran nama baik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com