Kemendikbud Kaji Kemungkinan Terapkan Pelajaran PMP pada 2019

Kompas.com - 30/11/2018, 09:39 WIB
Mendikbud Muhadjir Effendy memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan terakhir penanganan gempa Palu dan Donggala oleh pihak Kemendikbud (3/10/2018) Dok. Kompas.comMendikbud Muhadjir Effendy memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan terakhir penanganan gempa Palu dan Donggala oleh pihak Kemendikbud (3/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji kemungkinan penerapan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila ( PMP) di bangku sekolah pada 2019.

Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dikutip dari siaran pers resmi, Jumat (30/11/2018).

"Penerapan mata pelajaran PMP sedang dikaji. Kami masih carikan solusi jangan sampai menambah pelajaran," kata Muhadjir.

Kajian itu dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, di Kota Malang, Jawa Timur.


Berbeda dengan PMP pada era Orde Baru, PMP yang sedang dikaji ini direncanakan akan lebih konkret dalam hal penanaman nilai-nilai ke-Indonesia-an.

Penerapan penanaman nilai itu yakni mengajarkan etika. Kemudian, diturunkan lagi menjadi norma, dan diturunkan lagi menjadi perilaku.

PMP direncanakan diterapkan sejak sekolah pra-dasar.

"Pendidikan Moral Pancasila merupakan wujud penanaman nilai-nilai Pancasila yang dapat diberikan sejak Taman Kanak-kanak (TK). Akan ada tema-tema yang lebih konkret," ujar Muhadjir.

"Misalkan musyawarah atau menghargai pendapat orang lain sudah ditanamkan sejak di TK," lanjut dia.

Muhadjir erharap seluruh elemen bangsa memberikan masukan mengenai rencana ini.

Ia berharap mata pelajaran ini benar-benar menjadi pendidikan moral anak-anak Indonesia di tengah serbuan ideologi lain.

"Kami berharap Pendidikan Moral Pancasila dapat diterapkan di tahun 2019, dengan kajian yang matang, dan masukkan dari berbagai pihak, serta mengikuti perkembangan dan tantangan zaman," ujar Muhadjir.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X