Kompas.com - 28/11/2018, 23:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menegaskan bahwa wacana soal rencana penghapusan pajak sepeda motor akan meringankan beban masyarakat.

"Ini (rencana penghapusan) bentuk kontribusi kami, bukan pencitraan. Kami ingin ini berlaku secara nasional sehingga bisa masuk dalam Undang-Undang (UU) dan meringankan beban masyarakat," kata Pipin dalam diskusi bertajuk "Kontroversi Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup" di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Menurut Pipin, rencana penghapusan itu dilatarbelakangi harga sembako dan BBM yang tinggi, serta tarif listrik yang mahal. Hal ini dinilai membebani masyarakat yang berada di kelas bawah.

"Kami ingin memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Karena, pemerintah terus memberikan insentif kepada orang kaya, seperti program pengampunan pajak," kata dia.

Baca juga: Peneliti Indef: Wacana PKS Hapus Pajak Sepeda Bermotor Tidak Cermat

Oleh karena itu, lanjut Pipin, jika PKS mendapatkan amanah untuk berkuasa di pemerintahan ke depan, maka PKS akan merekturisasi alokasi anggaran pajak sepeda motor yang nantinya disubsidi lewat Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, PKS juga akan memperjuangan kenaikan pajak bagi masyarakat yang memiliki kendaraan mewah.

"Karena kami ingin keadilan itu tegak, tidak hanya orang kaya yang terus mendapatkan insentif dari pemerintah. PKS berpihak kepada masyarakat, pemerintah berpihak kepada siapa?" kata Pipin.

Sementara itu, peneliti dari Institute for Development of Economics and Development (Indef) Rusli Abdullah menilai rencana penghapusan pajak sepeda motor tidak tepat.

Pasalnya, prinsip dasar pengenaan pajak adalah guna mengerem masyarakat agar tidak membeli kendaraan dan beralih ke transportasi umum.

Baca juga: Wapres Kalla Nilai Janji PKS soal Penghapusan Pajak Sepeda Motor Tak Realistis

"Jika dibebaskan dengan pajak yang dihapus, maka kendaraan makin banyak. Kemudian, bagaimana kita mereduksi social cost?" ujar Rusli.

Social cost yang dimaksud, seperti diungkapkan Rusli, peningkatan kendaraan bermotor justru akan berdampak negatif bagi lingkungan dan menurunkan kualitas udara.

Sebelumnya, PKS menjanjikan dua program jika mereka terpilih di Pemilu 2019. Dua program tersebut adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

Pajak sepeda motor yang dimaksud yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berkapasitas mesin satuan sentimer kubik (CC) yang kecil. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Nasional
Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal 'Team Work'

Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal "Team Work"

Nasional
Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Nasional
JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

Nasional
UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

Nasional
Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Nasional
UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Nasional
Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Nasional
Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Nasional
Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.