Wapres Kalla Nilai Janji PKS soal Penghapusan Pajak Sepeda Motor Tak Realistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai janji PKS untuk menghapus pajak sepeda motor tidak realistis.

Sebab hampir 50 persen pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak kendaraan bermotor, salah satunya sepeda motor. Bahkan, kata Kalla, ada daerah yang pajak kendaraan bermotornya menyumbang 60-70 persen PAD.

"Lebih dari 50 persen penghasilan daerah itu dari pajak kendaraan itu khususnya provinsi ya. Itu ada daerah malah 60-70 persen dari penghasilan asli daerah provinsi itu dari pajak kendaraan. Jadi kalau itu dihapuskan bayangin itu pemda itu bagaimana," kata Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Kalla mengatakan, pajak sepeda motor juga kerap menjadi sumber dana perawatan jalan dan pembangunan fasilitas penunjang jalan seperti fly over di daerah.

Baca juga: PKS Janji Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup, Apa Kata Kakorlantas?

"Makin banyak mobil, jalan diperbaiki, jalan diperlebar, harus bikin fly over, macam-macam harus dibuat untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak ini. Jadi kalau dihilangkan bagaimana caranya membangun daerah," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf mengungkapkan alasan PKS mencetuskan kebijakan penghapusan pajak kendaraan roda dua ber-CC kecil.

Menurut dia, kebijakan itu adalah bentuk insentif kepada para pemiliknya.

Berdasarkan data yang diungkapkan PKS, sebagian besar pemilik sepeda motor adalah masyarakat menengah ke bawah.

Baca juga: PKS: Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup adalah Janji Konkret

Oleh karena itu, PKS ingin meringankan beban biaya hidup pemilik kendaraan motor.

Selain itu, mereka melihat bahwa sepeda motor sudah dijadikan sebagai alat produksi bagi publik.

Oleh karena itu, dengan penghapusan pajak sepeda motor, PKS menilai publik tidak perlu membuang waktu produktif mereka untuk mengurus hal-hal tersebut.