Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/09/2018, 17:17 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, mengatakan, rencana kebijakan Partai Demokrat memberikan dispensasi bagi kadernya yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 bisa merugikan Demokrat di Pemilu 2019.

Menurut dia, kebijakan ini membuat Demokrat diisukan mempraktikkan politik dua kaki, karena partai ini menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Karena image-nya negatif ya. Itu merugikan Demokrat jika sentimen itu terus muncul. Sebagai partai yang secara resmi dukung Prabowo-Sandiaga, Demokrat harus lebih optimal dalam mendukung," kata Adjie di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Sandiaga Uno: Soal Internal Demokrat, Semua Partai Alami Hal yang Sama

Adjie mengatakan, Demokrat seharusnya memperjuangkan keuntungan elektoral secara maksimal dengan mengusung Prabowo-Sandiaga.

Demokrat, kata Adjie, jangan sampai membiarkan efek elektoral dimonopoli sepenuhnya oleh Gerindra.

"Ya kalau kemudian Demokrat optimal ada tokoh-tokoh Demokrat yang juga turun ke bawah untuk kampanye Prabowo-Sandi sebetulnya akan menguntungkan Demokrat karena Pileg dan Pilpres kan serentak ya," kata dia.

Baca juga: Nasdem: Jokowi Tak Ambil Keuntungan dari Dualisme Demokrat

Ia mencontohkan, Demokrat bisa mengajukan politisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengampanyekan Prabowo-Sandi. 

"Karena orang yang memilih Prabowo-Sandi melihat bahwa Demokrat juga bagian dari Prabowo-Sandi," kata Adjie.

Harus tegas

Selain itu, menurut Adjie, kebijakan Demokrat menunjukkan ketidakkonsistenan di mata publik.

"Apapun ceritanya, kan dilihat publik main dua kaki. Jadi sekali lagi tidak menguntungkan Demokrat. Sekali lagi, tegas itu keputusan partai itu keputusan DPP siapapun sebagai kader Demokrat harus mengikuti perintah partai," kata Adjie.

Ia menyarankan Demokrat berpikir ulang untuk menerapkan kebijakan tersebut, mengingat kompetitor pasangan yang didukungnya disokong oleh banyak partai.

Baca juga: Soal Dispensasi Demokrat, KPU Pastikan Dukungan Capres-Cawapres Tak Bisa Ditarik

"Seharusnya kan di Prabowo-Sandi. Menurut saya, seharusnya Demokrat move on dari proses pencapresan kemarin dan fokus memenangkan partai yang salah satunya mengoptimalkan mesin partai dan tokohnya untuk mendukung Prabowo-Sandi," papar dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai tersebut yang mendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan dengan serius mendapatkan dispensasi.

Kompas TV Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga selalu berkomunikasi untuk menyambut Pemilu 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com