Peneliti LSI: Isu Politik Dua Kaki Berpotensi Rugikan Demokrat di Pemilu 2019

Menurut dia, kebijakan ini membuat Demokrat diisukan mempraktikkan politik dua kaki, karena partai ini menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Karena image-nya negatif ya. Itu merugikan Demokrat jika sentimen itu terus muncul. Sebagai partai yang secara resmi dukung Prabowo-Sandiaga, Demokrat harus lebih optimal dalam mendukung," kata Adjie di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Adjie mengatakan, Demokrat seharusnya memperjuangkan keuntungan elektoral secara maksimal dengan mengusung Prabowo-Sandiaga.

Demokrat, kata Adjie, jangan sampai membiarkan efek elektoral dimonopoli sepenuhnya oleh Gerindra.

"Ya kalau kemudian Demokrat optimal ada tokoh-tokoh Demokrat yang juga turun ke bawah untuk kampanye Prabowo-Sandi sebetulnya akan menguntungkan Demokrat karena Pileg dan Pilpres kan serentak ya," kata dia.

Ia mencontohkan, Demokrat bisa mengajukan politisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengampanyekan Prabowo-Sandi. 

"Karena orang yang memilih Prabowo-Sandi melihat bahwa Demokrat juga bagian dari Prabowo-Sandi," kata Adjie.

Harus tegas

Selain itu, menurut Adjie, kebijakan Demokrat menunjukkan ketidakkonsistenan di mata publik.

"Apapun ceritanya, kan dilihat publik main dua kaki. Jadi sekali lagi tidak menguntungkan Demokrat. Sekali lagi, tegas itu keputusan partai itu keputusan DPP siapapun sebagai kader Demokrat harus mengikuti perintah partai," kata Adjie.

Ia menyarankan Demokrat berpikir ulang untuk menerapkan kebijakan tersebut, mengingat kompetitor pasangan yang didukungnya disokong oleh banyak partai.

"Seharusnya kan di Prabowo-Sandi. Menurut saya, seharusnya Demokrat move on dari proses pencapresan kemarin dan fokus memenangkan partai yang salah satunya mengoptimalkan mesin partai dan tokohnya untuk mendukung Prabowo-Sandi," papar dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai tersebut yang mendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan dengan serius mendapatkan dispensasi.