Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo: Dukungan TGB Kandaskan Propaganda Adu Domba Jokowi dengan Umat

Kompas.com - 10/07/2018, 12:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengapresiasi dukungan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Madji kepada Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019.

Apalagi, alasan TGB mendukung Jokowi semata-mata karena program kerjanya yang merata hingga Indonesia bagian timur.

"Semakin masifnya dukungan kepada Presiden Jokowi, itu membuktikan bahwa pemerintah Jokowi sudah mendeliver banyak hal bagi kemajuan bangsa," ujar Arie kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

"Dukungan dari putra-putri terbaik bangsa dari seluruh penjuru Indonesia membuktikan pemerintahan Jokowi bekerja untuk semua. Bekerja dengan platform Indonesia sentris," lanjut dia.

Baca juga: Kelebihan Jokowi di Mata TGB, Konsisten Bangun Indonesia Timur

Selain itu, dukungan TGB kepada Jokowi juga dinilai bentuk dari eratnya Jokowi dengan kelompok Islam.

Oleh sebab itu, ia berharap, jangan ada lagi pihak-pihak yang membenturkan Jokowi dengan kelompok Islam di Indonesia.

Jangan ada lagi pihak-pihak yang memunculkan wacana pemerintah Jokowi anti-Islam.

"Kita semua harus menghentikan upaya sistematis yang membenturkan pemerintahan kita saat ini dengan ulama, dengan umat Islam. Dukungan TGB ini juga bukti propaganda yang mengadu domba sesama anak bangsa, kandas," ujar Arie.

Baca juga: TGB: Saya Tidak Pernah Bicara Jabatan dengan Presiden Jokowi

Dalam wawancara dengan Kompas TV, TGB mengaku tidak setuju jika pemerintahan Jokowi disebut melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

"Secara objektif yang saya saksikan di NTB dan seluruh penjuru, majelis-majelis, semua aktifitas ke-Islaman bisa berjalan dengan baik," ujar TGB.

Menurut dia, semua pihak perlu tabayun sebelum menuduh pemerintah mengkriminalisasi ulama.

Baca juga: TGB Berharap Tak Keluar dari Demokrat Gara-gara Dukung Jokowi

Ia mengatakan, sebagian umat memang merasakan bahwa penegakan hukum belum berjalan lurus, terutama terkait isu-isu keumatan.

TGB melihat ada anggapan bahwa penegak hukum sangat cepat memproses satu tokoh Islam, tetapi lambat terhadap tokoh lain. Hal itu memunculkan persepsi adanya perlakuan tidak adil.

Meski demikian, ia berharap, masalah itu disikapi secara objektif dan tidak kemudian disimpulkan bahwa ada kriminalisasi ulama.

"Kita serukan kepada penegak hukum, 'tolong bapak-bapak penegak hukum pastikan penegakkan hukum berjalan dengan adil, seobjektifnya, berlaku untuk semua. Itu tidak kemudian menyebabkan pada kesimpulan ada kriminalisasi," ujar TGB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com