Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 09/07/2018, 15:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur NTB yang juga politisi Partai Demokrat Tuan Guru Bajang (TGB) Zanul Majdi mengaku, tidak ada kesepakatan apapun terkait dukungannya terhadap Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Menurut TGB, dukungannya tersebut hasil pencermatannya terhadap kerja Jokowi dalam empat tahun terakhir.

"Sampai sekarang sama sekali tidak ada deal-deal apapun. Saya tidak pernah bicara jabatan dengan Presiden (Jokowi), dengan orang-orang dekat Presiden, dengan siapapun," kata TGB dalam wawancara dengan Kompas TV.

"Saya memang merasa di titik ini saya harus bersuara menyampaikan pandangan saya dan saya menekankan ini pandangan pribadi saya," tambah dia.

Baca juga: Kelebihan Jokowi di Mata TGB, Konsisten Bangun Indonesia Timur

Pada Pilpres 2014, TGB masuk dalam Tim Sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melawan Jokowi-Jusuf Kalla.

Ia menolak jika dirinya disebut membelot. Menurut dia, begitu Pilpres 2014 selesai, maka semuanya selesai.

"Dari 2014 sampai 2018 ada empat untuk saya melihat dan mencermati bagaimana pememimpin nasional menjalankan visi misi dan pembangunan di seluruh Indonesia," ujar dia.

TGB mengaku serius mencermati kerja Jokowi dalam empat tahun terakhir. Hasil pengamatannya, konsistensi Jokowi dalam pemerataan pembangunan menjadi poin penting.

"Ada konsistensi untuk memperhatikan sisi-sisi yang secara kalkulasi ekonomi tidak langsung berdampak pada ekonomi Indonesia. Artinya tidak terlalu besar berdampak," ujar TGB.

Baca juga: Demokrat Tak Ambil Pusing Soal Dukungan TGB ke Jokowi di Pilpres 2019

TGB memberi contoh, pembangunan di kawasan Indonesia timur. Dari segi biaya, kata dia, pembangunan yang dilakukan selama ini menghabiskan anggaran yang sangat besar.

"Tapi belum tentu kemanfaatan ekonomi, sumbangan ekonominya ke Indonesia, perekonomian nasional setara dengan apa yang dikeluarkan pemerintah. Walaupun demikian, itu dilakukan dan itu konsisten," ujar TGB.

"Tidak hanya di NTB, bagaimana beliau bolak-balik ke Papua memonitor pembangunan yang berjalan di sana," tambah Ketua DPD Demokrat NTB tersebut.

Baca juga: TGB Berharap Tak Keluar dari Demokrat Gara-gara Dukung Jokowi

Sementara itu, DPP Demokrat tak ambil pusing dengan sikap TGB mendukung Jokowi. Hal itu tidak menjadi prioritas pihaknya untuk dibahas.

"Sementara tidak menjadi prioritas untuk dibahas," kata Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Syarief Hasan di Kediaman Ketua Umum DPP Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Apalagi, kata Syarief, perpindahan kader partai ke partai lainnya adalah hal yang lumrah.

"Perpindahan kader partai dari partai satu ke yang lain itu hal biasa. Saya pikir dewan kehormatan sedang bekerja," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saling Serang Mahfud dan Benny K Harman soal Transaksi Janggal: Singgung Wewenang hingga Isu Singkirkan Menkeu

Saling Serang Mahfud dan Benny K Harman soal Transaksi Janggal: Singgung Wewenang hingga Isu Singkirkan Menkeu

Nasional
KPK Ungkap Modus Korupsi Tukin di ESDM: Seolah-olah Typo, Rp 5 Juta Jadi Rp 50 Juta

KPK Ungkap Modus Korupsi Tukin di ESDM: Seolah-olah Typo, Rp 5 Juta Jadi Rp 50 Juta

Nasional
Tinjau Panen Raya Padi di Maros, Jokowi: Surplus Panen Bisa untuk Daerah Lain

Tinjau Panen Raya Padi di Maros, Jokowi: Surplus Panen Bisa untuk Daerah Lain

Nasional
Abraham Samad: Saya dan Pak BW Disingkirkan dari KPK, Bukan Baper tetapi Kecewa

Abraham Samad: Saya dan Pak BW Disingkirkan dari KPK, Bukan Baper tetapi Kecewa

Nasional
Ketua Komisi X Prihatin Sebut Timnas Gagal Tampil di Depan Publik Sendiri

Ketua Komisi X Prihatin Sebut Timnas Gagal Tampil di Depan Publik Sendiri

Nasional
2 Eks Sekjen Kemenkominfo Jadi Saksi Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

2 Eks Sekjen Kemenkominfo Jadi Saksi Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Respons Politikus PDI-P Usai FIFA Batalkan Piala Dunia U20 di Indonesia

Respons Politikus PDI-P Usai FIFA Batalkan Piala Dunia U20 di Indonesia

Nasional
KPK Panggil Plh Dirjen Minerba M. Idris Sihite Jadi Saksi Dugaan Korupsi Tukin Pegawai ESDM

KPK Panggil Plh Dirjen Minerba M. Idris Sihite Jadi Saksi Dugaan Korupsi Tukin Pegawai ESDM

Nasional
Kasus Tambang Ilegal Belum Tuntas, Mutasi Brigjen Pipit jadi Kapolda Kalbar Disorot

Kasus Tambang Ilegal Belum Tuntas, Mutasi Brigjen Pipit jadi Kapolda Kalbar Disorot

Nasional
Mutasi 2 Kapolda di Wilayah Strategis dan Aroma Politik Jelang 2024

Mutasi 2 Kapolda di Wilayah Strategis dan Aroma Politik Jelang 2024

Nasional
Anggota Komisi X: Israel Tetap Berlaga sedangkan Indonesia Dicoret, Memendam Mimpi Anak Muda

Anggota Komisi X: Israel Tetap Berlaga sedangkan Indonesia Dicoret, Memendam Mimpi Anak Muda

Nasional
Kepala Otorita IKN Optimistis Upacara Peringatan Kemerdekaan pada 2024 Digelar di IKN

Kepala Otorita IKN Optimistis Upacara Peringatan Kemerdekaan pada 2024 Digelar di IKN

Nasional
Abraham Samad: Perilaku Korup di Mana-mana, Indeks Persepsi Korupsi Jadi Anjlok

Abraham Samad: Perilaku Korup di Mana-mana, Indeks Persepsi Korupsi Jadi Anjlok

Nasional
Jokowi: Film Nasional Melangkah Maju Sesuai Kehendak Zaman

Jokowi: Film Nasional Melangkah Maju Sesuai Kehendak Zaman

Nasional
Abraham Samad Sebut Parpol Mudah Dibeli untuk Jadi Kendaraan Politik

Abraham Samad Sebut Parpol Mudah Dibeli untuk Jadi Kendaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke