Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TGB Berharap Tak Keluar dari Demokrat Gara-gara Dukung Jokowi

Kompas.com - 09/07/2018, 14:15 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zanul Majdi berharap keputusannya mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019, tidak sampai membuatnya keluar dari Partai Demokrat.

"Mudah-mudahan tidak sampai itu (keluar dari Demokrat)," ujar TGB dalam wawancara dengan Kompas TV.

TGB hingga saat ini masih menjabat sebagai Anggota Majelis Tinggi Demokrat. Ia juga menjabat Ketua DPD Demokrat NTB.

Sebelum menyampaikan dukungannya terhadap Jokowi ke publik, TGB mengaku belum sempat berbicara ke internal Demokrat.

Baca juga: TGB Ingin Bertemu SBY Bicarakan soal Dukungannya untuk Jokowi

Ia merasa tidak ada yang salah dengan sikapnya tersebut. Selama partai belum memutuskan terkait pencapresan, TGB merasa berhak menyampaikan pandangan pribadinya.

"Saya rasa kita punya kemewahan berdemokrasi. Walaupun ada partai, selama belum ada sikap partai, semua bisa menyampaikan pandangan-pandangan dan sikap politiknya," kata TGB.

Setelah menyampaikan sikapnya ke publik, ia mengaku, hingga saat ini belum mendapatkan teguran dari SBY ataupun elite Demokrat lainnya.

Ketika ditanya apakah Anda merasa mengambil risiko menyampaikan dukungan terhadap Jokowi, TGB menjawab, biasa saja.

"Selama Anda menyampaikan sesuatu berdasarkan keyakinan Anda, nilai-nilai Islam yang tertaman pada diri Anda, akal sehat yang Anda miliki, inya Allah apapun Anda harus siap hadapi," ujar dia.

Baca juga: SBY Gelar Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, TGB Tak Diundang

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto sebelumnya mengatakan, dukungan TGB kepada Jokowi merupakan sikap pribadi.

"Yang disampaikan Pak TGB (Tuan Guru Bajang) tentunya ini adalah pendapat pribadi. Karena kalau pendapat dari partai tentunya yang menyampaikan dari DPP. Dan ini adalah pendapat pribadi, dan tentunya terlepas dari pendapat dari Demokrat," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Agus menambahkan, hingga saat ini Majelis Tinggi Partai Demokrat belum mengeluarkan keputusan resmi soal dukungan di Pilpres 2019.

"Semuanya diputuskan di dalam rapat majelis tinggi, tidak disampaikan sendiri-sendiri. Sehingga saya pun juga anggota majelis tinggi, dan tentunya semuanya kami runut mengikuti apa yang diputuskan oleh rapat majelis tinggi," kata Agus.

"Menurut saya, yang kami ketahui apa yang disampaikan TGB adalah pendapat pribadi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com