Iriawan Tetap Dilantik Jadi Pjs Gubernur Jabar, Mendagri Siap Bertanggung Jawab pada Presiden

Berbagai pihak mengkritik. Salah satunya, netralitas pemerintah dalam pilkada dipertanyakan.

Kemudian pada Februari 2018, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menyatakan bahwa wacana dievaluasi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan keputusan pemerintah yang tetap melantik Iriawan.

Baca juga: Jokowi: Dulu Ada Penjabat Gubernur dari TNI-Polri, kenapa Sekarang Ramai?

Menurut dia, pemerintah memang sejak awal tidak akan mengubah rencana Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar.

"Sehingga mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam, hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja," kata Fadli Zon.

"Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jabar, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan. Tapi sejauh ini Pilkada Jabar aman-aman saja. Data Kemendagri dan Polri menunjukkan Jabar bukan termasuk zona merah Pilkada," lanjut Fadli.

Presiden Jokowi sempat mengungkapkan keheranannya mengenai respons publik atas rencana penunjukan perwira tinggi Polri menjadi penjabat gubernur.

Ia mempertanyakan kenapa masyarakat baru ramai menyampaikan kritik sekarang. Padahal, kata Jokowi, pada tahun-tahun sebelumnya juga ada perwira Polri yang ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur.

"Yang dulu-dulu enggak ada masalah, dulu banyak loh, yang dari TNI ada, Polri ada, biasa saja. Kenapa sekarang ramai? Itu saja pertanyaan saya," kata Jokowi.